RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan akan tetap melanjutkan perlawanan di PTUN hingga Peninjauan Kembali (PK) terkait polemik ijazahnya.
Lantas, apa pandangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra terkait langkah Gibran ini?
Yusril mengatakan, MA telah merilis salinan lengkap putusan yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat yang diterbitkan Kementerian Pendidikan pada 2019 itu batal atau tidak sah.
“Putusan itu bersifat ex tunc, membatalkan, menyatakan batal dan tidak sah. Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019,” ujarnya.
Baca juga : Disidang Etik, 1 TSK Penyadapan Diberhentikan Tidak Hormat
Menurut Yusril, MA juga menegaskan kewenangannya membatalkan surat tersebut meskipun Pemilu 2024 telah selesai.
Putusan itu, kata dia, diambil dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan kehidupan demokrasi.
Selain itu, Yusril menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan, termasuk PK.
Yusril menambahkan, persoalan legalitas surat penyetaraan pendidikan tersebut tidak bisa diselesaikan melalui pembicaraan personal maupun informal. Karena sudah menjadi persoalan hukum, penyelesaiannya harus mengikuti proses peradilan.
“Jadi, sekarang kita kembalikan kepada Pak Wapres, apakah yang akan beliau tempuh?” katanya.
Baca juga : Kejagung Sita 11,7 Miliar, 1 Perusahaan Tersangka
Polemik dokumen pendidikan Gibran di PTUN, memang masih berjalan. Itu berkaitan dengan gugatan PT Mercy Toga Kirana yang diwakili Denny Indrayana di PTUN Jakarta. Gugatan bernomor 255/G/2026/PTUN.JKT itu mempersoalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019.
Surat bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tersebut menyetarakan pendidikan Gibran di UTS Insearch, Australia, dengan lulusan sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Penggugat meminta agar surat tersebut dibatalkan.
Denny sempat mengajukan pencabutan gugatan. Namun, majelis hakim menolak permohonan itu karena perkara telah memasuki tahap jawab-menjawab. Sidang dijadwalkan berlanjut pada Kamis (12/11/2026).
Anggota tim hukum Gibran, Mochamad Ridha Avisena membenarkan perkara tersebut masih berjalan sesuai agenda persidangan. “Intinya pencabutan ditolak sama majelis PTUN, oleh karena itu sidang PTUN pihak Mercy masih berjalan sesuai agenda,” kata Ridha kepada Rakyat Merdeka, Selasa (10/11/2026).
Ridha menyatakan tim hukum Gibran telah menyiapkan dokumen untuk menghadapi gugatan tersebut. Dia optimistis persidangan akan memperkuat posisi kliennya.
Baca juga : Senayan Ingatkan Jaga Rupiah
“Pastinya kami berusaha maksimal, karena menurut kami, kami memperjuangkan hal yang benar bahwa Pak Gibran menjalankan seluruh pendidikan hingga lulus perguruan tinggi di Singapura sesuai dengan sistem pendidikan di sana,” ujarnya.
Terpisah, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap Gibran diberi ruang untuk mengklarifikasi persoalan dokumen pendidikannya sebelum muncul desakan agar dirinya mundur dari jabatan Wapres.
“Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada Pak Wapres, Pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung,” sebut Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus.
Ia menilai desakan mundur terhadap Gibran terkesan terburu-buru. Sementara kesempatan untuk memberikan klarifikasi belum sepenuhnya terbuka. “Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada Pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?” jelasnya. [BYU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.