Kejagung Sita 11,7 Miliar, 1 Perusahaan Tersangka

RM.id  Rakyat Merdeka - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Perusahaan yang diduga dikendalikan AK selaku pemilik manfaat (beneficial owner) itu disinyalir tetap melakukan penambangan meski izin usahanya telah berakhir.

Dalam penyidikan kasus ini, Kejagung juga menyita uang tunai Rp 11,79 miliar dan membuka peluang menjerat jajaran direksi serta komisaris perusahaan.

Penetapan tersangka korporasi tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

“Pada hari ini, tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025,” kata Anang.

Anang mengungkapkan, penetapan tersangka terhadap PT BSJ dilakukan setelah penyidik memeriksa 38 orang saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk dokumen perizinan pertambangan serta barang bukti elektronik (BBE). “Untuk saat ini baru korporasinya,” tutur Anang.

Meski demikian, penyidikan masih terus dikembangkan. Kejagung membuka peluang meminta pertanggungjawaban pidana dari pihak-pihak lain yang dinilai terlibat, termasuk jajaran direksi dan komisaris perusahaan.

“Bukan tidak mungkin nanti (menyeret) pihak-pihak yang menurut penyidik bisa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” tegasnya.

Baca juga : Senayan Ingatkan Jaga Rupiah

Dalam proses penyidikan, tim penyidik Korps Adhyaksa telah melakukan penggeledahan di enam lokasi yang merupakan kantor perusahaan terafiliasi dengan PT BSJ.

Keenam lokasi tersebut meliputi kantor PT AMI di Kendari, kantor PT AMI di lokasi tambang Kabupaten Konawe Utara, kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT AMI di Kota Kendari, kantor PT AMI di Kabupaten Buton Tengah, serta kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.

Anang menjelaskan, PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa berlaku izinnya telah berakhir pada 2014. Aktivitas pertambangan tersebut disebut masih berlangsung hingga 2025.

Menurut Anang, PT BSJ dikelola AK yang juga merupakan pemilik manfaat perusahaan. AK diduga turut menerima keuntungan dari aktivitas penambangan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut.

Sebelumnya, Kejagung telah melakukan penggeledahan di enam lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sultra pada Kamis (5/11/2026).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Saiful Bahri mengungkapkan, penyidikan tersebut mencakup kegiatan tata kelola pertambangan nikel.

Penggeledahan dilakukan di sebuah rumah di Cilandak, Jakarta Selatan. Penyidik juga menggeledah tiga kantor perusahaan di APL Tower Central Park, Jakarta Barat, yakni PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA.

Dua lokasi lainnya merupakan kantor PT DDR di Mid Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, serta kantor PT DDR di kawasan SCBD, Jakarta Pusat.

Baca juga : Normalisasi Sungai Di Aceh Dan Sumatera Dipercepat

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah barang bukti berupa dokumen, uang tunai, dan barang bukti elektronik.

Uang tunai yang ditemukan di dua lokasi mencapai total Rp 11,79 miliar. Rinciannya, Rp 11,2 miliar ditemukan di lokasi pertama dan Rp 595 juta di lokasi kedua.

“Serta beberapa penyitaan terkait dengan barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan CCTV,” ungkap Saiful dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).

Dia mengungkapkan, dokumen yang ditemukan berkaitan dengan aktivitas dan transaksi perusahaan, terutama operasional lima perusahaan dengan pihak-pihak afiliasinya. Penyidik juga memeriksa sejumlah pihak yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut.

Saiful menjelaskan, AK merupakan pengendali dan penerima manfaat dari sejumlah perusahaan tambang nikel di Sultra.

Perusahaan tersebut meliputi PT BSJ dengan luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) 1.030 hektare (ha), PT KAA seluas 1.036 ha, PT ANI seluas 106 ha, PT AMI seluas 1.000 ha, dan PT AMID seluas 1.026 ha. Selain itu, terdapat PT HJ yang pengelolaannya dilakukan melalui perusahaan induk PT DDA bersama LEI.

Menurut Saiful, IUP eksplorasi PT BSJ dan PT KAA telah berakhir pada 2015. Namun, izin kedua perusahaan tersebut tetap diperpanjang melalui skema suspend sebanyak tiga kali.

Padahal, hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan telah ditolak pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara karena wilayah perizinannya seharusnya dikembalikan kepada negara.

Baca juga : Zulhas Tegaskan PAN Koalisi Sejati Prabowo

“Namun oleh karena adanya penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara, sehingga penolakan tersebut dicabut,” ungkap Saiful.

Selain itu, penyidik menduga, pihak-pihak korporasi memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk memanipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan-perusahaan tambang nikel tersebut.

Dengan adanya manipulasi persetujuan RKAB, korporasi-korporasi tersebut diduga dapat menjalankan aktivitas pertambangan secara melawan hukum dan memperoleh keuntungan.

Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian keuangan. Namun, nilai pasti kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh auditor.

Dalam perkara ini, penyidik juga masih menelusuri keberadaan AK. Saiful menyebutkan, berdasarkan kajian tim penyidik yang bekerja sama dengan instansi terkait, ditemukan data perlintasan yang menunjukkan AK berada di luar negeri.

“Kami sudah bekerja sama dengan pihak Imigrasi untuk mencari keberadaannya,” tutur Saiful. [YUD]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.