RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan praktik pemerasan yang dilakukan tersangka LBS di sejumlah daerah selain Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, pendalaman tersebut merupakan pengembangan perkara dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro yang melibatkan LBS bersama anaknya, DIS, staf administrasi di KPK.
“Dalam perkembangan penyidikannya, ada dugaan praktik pemerasan ini tidak hanya dilakukan di Pemalang saja, tapi ada dugaan di daerah-daerah lain,” ungkap Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026) malam.
Untuk mengungkap kemungkinan praktik serupa, penyidik meminta keterangan sejumlah pejabat daerah. Di antaranya, Bupati Sorong Selatan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
“Semuanya didalami berkaitan dengan adanya dugaan praktik-praktik serupa (pemerasan) yang dilakukan oleh tersangka LBS,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Baca juga : RI-Inggris Kembangkan Ekosistem Inovasi Kesehatan
Budi menyebut, keterangan dari para pihak tersebut sangat membantu penyidik untuk mengungkap dugaan praktik pemerasan ini secara menyeluruh.
Dalam perkara Pemalang, LBS diduga menawarkan jasa pengurusan perkara di KPK kepada Anom. Dugaan tersebut berkaitan dengan posisi anaknya, DIS, yang staf administrasi di komisi antirasuah.
KPK menduga, DIS memberikan informasi mengenai proses administrasi penanganan perkara kepada ayahnya.
Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan LBS untuk meminta uang Rp 2 miliar kepada Anom dengan menawarkan bantuan pengurusan perkara.
Anom dan orang kepercayaannya, GHA, diduga sempat tiga kali bertemu dengan LBS di sejumlah restoran di Magelang dan Semarang.
Baca juga : Penghargaan Didedikasikan Untuk Petugas Data Survei
Dalam pertemuan tersebut, LBS meyakinkan Anom bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk membantu menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi.
Untuk memenuhi permintaan itu, Anom memerintahkan GHA untuk meminta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Pemalang dan pihak swasta untuk mengumpulkan uang. Dari praktik tersebut, GHA diduga mengumpulkan uang hingga Rp 1,98 miliar.
Dari uang yang dikumpulkan melalui OPD dan pihak swasta, sekitar Rp 1,2 miliar diduga diserahkan kepada LBS. Sementara itu, sisa uang yang diminta masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik.
Kasus yang menjerat Anom bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 28 Juli 2026. Dua hari kemudian, KPK mengumumkan penetapan empat tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan.
Sebelumnya, Anom Widiyantoro menyampaikan permintaan maaf setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Baca juga : Gerindra Senang Banget
Permintaan maaf itu disampaikan Anom ketika digiring petugas menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).
Saat itu, Anom mengenakan rompi tahanan berwarna oranye bernomor 191 dengan kedua tangan diborgol. Ia berjalan bersama tiga tersangka lainnya, yakni GHA, DIS, dan LBS.
“Kita minta maaf semua,” kata Anom singkat kepada wartawan.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Anom membantah adanya praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
“Nggak ada (soal jual beli jabatan),” tegas Anom.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.