RM.id Rakyat Merdeka - Setelah Irjen AH, tiga tersangka lain dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto akan menjalani sidang etik, termasuk mantan Kapolri Jenderal LSP. Sidang etik terhadap ketiganya dijadwalkan berlangsung pekan depan. Hal tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Isir mengatakan, jadwal sidang terhadap terduga pelanggar lainnya akan disampaikan kepada publik. Dia memastikan seluruh proses berjalan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Setidak-tidaknya di minggu depan akan ada lagi mungkin sidang kode etik terduga pelanggar yang lain,” kata Isir.
Selain Jenderal LSP, dua tersangka lain yang akan menjalani sidang etik adalah Irjen EHS dan Irjen SU. Menurut Isir, ketiganya tetap harus menjalani proses etik karena berstatus sebagai anggota Polri saat dugaan pelanggaran terjadi.
Baca juga : Kapolri & Dasco Turun Ke Yogya
Terkait kemungkinan sidang etik terhadap terduga pelanggar berpangkat jenderal bintang empat, Isir menjelaskan, penentuan perangkat komisi sidang menjadi kewenangan Kapolri.
Komposisi pimpinan sidang akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta pangkat terduga pelanggar.
“Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” jelasnya.
Isir kembali menegaskan bahwa perbedaan pangkat dan jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan khusus dalam penanganan perkara tersebut. “Secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” tandasnya.
Baca juga : Jokowi Sangat Sabar
Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memastikan, Polri tidak akan pandang bulu dalam menindak siapa pun yang terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Suyudi menegaskan, tidak akan ada perlakuan istimewa maupun impunitas bagi siapa pun, tanpa memandang pangkat dan jabatan. Seluruh pihak yang terbukti terlibat akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas,” tegas Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda oleh Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dia menyebut dugaan penyadapan terhadap kepala negara sebagai tindakan yang sangat mencederai institusi kepolisian dan negara. Bahkan, Suyudi mengaku merasa dikhianati oleh perbuatan tersebut.
Baca juga : Gibran Tunjukkan Aktivitas Sebulan Terakhir
Mantan Kapolda Banten itu juga menilai terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh berdampak terhadap persatuan masyarakat. Karena itu, dia menekankan pentingnya menjaga kewibawaan dan muruah Presiden sebagai simbol negara.
“Insyaallah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan,” tegasnya.
Ajukan Banding
Di tengah penanganan perkara tersebut, Kadivkum Polri Irjen AS mengajukan banding atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dirinya. [BYU/UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.