RM.id Rakyat Merdeka - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyatakan siap memproses pergantian Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. PKB menegaskan, pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusi dan tidak boleh didasarkan semata-mata pada dinamika politik.
Ketua Fraksi PKB MPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mengatakan konstitusi telah mengatur secara jelas mekanisme pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan wakil presiden. Karena itu, seluruh tahapan harus berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
“Fraksi PKB MPR siap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden,” kata Neng Eem di ruang Fraksi PKB MPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Baca juga : Kenakan Dasi Merah, Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri Ke MPR
Ia menjelaskan, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Aturan itu mengamanatkan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden.
Mekanisme pengisian jabatan tersebut juga diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Presiden wajib mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna, kemudian MPR memilih satu di antara kedua calon tersebut.
Neng Eem menegaskan, pergantian wakil presiden bukan sekadar persoalan pergantian figur maupun kepentingan politik. Menurut dia, mekanisme tersebut merupakan bagian dari tata negara untuk menjamin kesinambungan pemerintahan dan menjaga pelaksanaan amanat konstitusi.
Baca juga : Gibran Tunjukkan Aktivitas Sebulan Terakhir
Ia juga mengingatkan seluruh penyelenggara negara dan kekuatan politik agar menghormati prosedur hukum serta tidak memunculkan spekulasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. “Yang harus menjadi pegangan kita adalah konstitusi. Siapa pun yang nantinya mengisi jabatan Wakil Presiden harus melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang,” tegasnya.
Kesiapan tersebut disampaikan di tengah perkembangan pengunduran diri Gibran yang menjadi perhatian publik. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya menyebut Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR sekitar pukul 11.00 WIB, Kamis (12/11/2026). Informasi terakhir, surat pengunduran diri telah disampaikan kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo Subianto.
Fraksi PKB MPR yang memiliki 67 anggota juga memastikan komitmennya menjadikan konstitusi sebagai pedoman utama dalam setiap proses ketatanegaraan. Neng Eem berharap seluruh tahapan dapat menjaga marwah konstitusi, stabilitas nasional, demokrasi, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.