Dark/Light Mode

Gibran Ikuti Arahan Prabowo Untuk Fight Di Pengadilan

Selasa, 10 November 2026 17:56 WIB
Wakil Presiden Gibran Rakabuming memberikan keterangan pers di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Foto: Bambang Trismawan/RM.ID
Wakil Presiden Gibran Rakabuming memberikan keterangan pers di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Foto: Bambang Trismawan/RM.ID

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi polemik dokumen ijazah yang tengah menjadi perhatian publik. Prabowo menyarankan Gibran tetap melanjutkan proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S1).

Selain itu, Prabowo menyarankan Gibran berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Hal tersebut disampaikan Gibran saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026) petang. Dia mengatakan, pertemuannya dengan Prabowo pada Selasa pagi menghasilkan sejumlah saran dan masukan untuk menghadapi dinamika yang berkembang.

Baca juga : Gibran Dampingi Presiden Anugerahkan Gelar Pahlawan di Istana

Gibran menegaskan, dirinya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran yang disampaikan masyarakat.

"Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran.

Mantan Walikota Solo ini mengungkapkan, Prabowo telah memberikan banyak masukan dalam pertemuan tersebut.

Baca juga : Mensesneg Bantah Prabowo Tolak Pengunduran Diri Wapres Gibran

"Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," tuturnya.

Salah satu arahan Prabowo adalah meminta Gibran tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui PTUN. Untuk itu, seluruh dokumen pendidikan sejak SD hingga S1 perlu dihadirkan dalam proses tersebut.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ungkapnya.

Baca juga : Wapres Minta Waktu Buktikan Ijazahnya Di Pengadilan TUN

Dia berharap proses yang ditempuh dapat memberikan kejelasan atas persoalan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.