Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Inter Milan Sapu 7 Kemenangan dari 9 Laga, Chivu: Kami Bisa Lebih Baik
- 5 Kali Kalah Beruntun, Klub Jay Idzes Pecat Alberto Aquilani
- Mancini Panggil Dua Pemain Belia, Skuad Italia Kian Muda
- Pramono Prioritaskan Puskesmas Pembantu Cideng dan Revitalisasi Sekolah Gambir
- Igor Tolic Liburkan Persib Jelang Hadapi Wakil Myanmar
Mensesneg Bantah Prabowo Tolak Pengunduran Diri Wapres Gibran
Selasa, 10 November 2026 16:44 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Pras, pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan berlangsung selama 2,5 jam.
Salah satu hal yang dibahas adalah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang menjadi persoalan dalam persyaratan pendaftaran Pilpres 2024.
Baca juga : Wapres Minta Waktu Buktikan Ijazahnya Di Pengadilan TUN
"Di dalam pembicaraan itu, Bapak Wakil Presiden menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan di Mahkamah Konstitusi dan di Mahkamah Agung," kata Pras di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Saat ditanya apakah Presiden merestui niat tersebut, Pras mengatakan ,Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap keinginan Gibran.
"Tidak benar juga di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan Bapak Wakil Presiden," ujar Pras.
Baca juga : Prabowo Buktikan Perhatian Khusus dari Negara kepada Keluarga Pahlawan Bangsa
Pras menegaskan, Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Ia mengakui, Gibran memohon kepada Presiden agar diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Itu kan proses hukum ya. Untuk selanjutnya tentunya menghormati dan dipersilakan," ucap Pras.
Lebih lanjut, Pras turut menanggapi dinamika di DPR terkait usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memproses persoalan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Menurut dia, langkah yang berkembang di parlemen merupakan bagian dari proses politik yang harus dihormati.
Baca juga : Rapat Paripurna DPR Soroti Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
"Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki DPR maupun anggota DPR," tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya