RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mewaspadai meningkatnya ancaman serangan siber terhadap sistem perbankan dan pembayaran digital Indonesia. Gangguan terhadap sektor keuangan tidak lagi sekadar persoalan teknis, melainkan dapat memicu kepanikan publik, menghambat aktivitas ekonomi, melemahkan kepercayaan masyarakat, mengganggu stabilitas nasional, serta mengancam kedaulatan siber Indonesia.
Menurut Bamsoet, transformasi digital telah menempatkan perbankan, sistem pembayaran, pusat data, energi, transportasi, rumah sakit, serta jaringan komunikasi pemerintahan sebagai infrastruktur informasi vital. Karena itu, penguatan ketahanan siber sektor keuangan harus menjadi prioritas strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan agenda bersama seluruh unsur negara.
“Ketahanan siber harus ditempatkan sebagai bagian dari kedaulatan negara. Negara yang kuat bukan hanya mampu menjaga wilayahnya di darat, laut, dan udara, tetapi juga harus mampu melindungi ruang digitalnya; termasuk komunikasi strategis negara, data rakyat, dan uang masyarakat yang tersimpan dalam sistem perbankan,” ujar Bamsoet, usai mengikuti Rapat Bidang I Politik, Hukum, dan Keamanan Wantimpres, di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri antara lain oleh Agum Gumelar, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Anwar Usman, Yahya Cholil Staquf, Mohammad Hatta, dan Ida Bagus Purwalaksana.
Baca juga : Jasa Marga Gandeng BSSN Perkuat Keamanan Siber, Jaga Layanan Jalan Tol
Bamsoet menjelaskan, risiko siber meningkat seiring pesatnya transaksi digital. Bank Indonesia mencatat volume pembayaran digital mencapai 5,50 miliar transaksi pada Juli 2026 atau tumbuh 28,69 persen secara tahunan. Sementara transaksi mobile dan internet banking pada Agustus 2026 tumbuh 44,13 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut harus dibarengi penguatan keamanan sistem, manajemen risiko, dan kesiapan pemulihan layanan.
“Digitalisasi mempercepat ekonomi, tetapi juga memperbesar permukaan serangan. Satu serangan terhadap bank besar, penyedia sistem pembayaran, atau pusat data dapat menimbulkan efek berantai. Nasabah kesulitan mengakses rekening, transaksi terganggu, pelaku usaha tidak dapat menerima pembayaran, dan kepercayaan publik bisa tertekan,” kata Bamsoet.
Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini mengingatkan, data pemantauan Badan Siber dan Sandi Negara mencatat sekitar 3,2 miliar anomali trafik siber sepanjang 1 Januari hingga 12 Oktober 2026, dengan 95,94 persen didominasi malware. Dalam pemantauan selama 24 jam pada 7 November 2026, terdeteksi sekitar 350.600 aktivitas ancaman siber. Angka tersebut memang tidak serta-merta berarti seluruhnya adalah serangan yang berhasil, namun menjadi peringatan bahwa ancaman digital berlangsung setiap saat dan semakin kompleks.
Bamsoet menekankan, Indonesia tidak boleh menunggu sampai mengalami gangguan besar terhadap layanan perbankan sebagaimana pelajaran yang muncul di berbagai negara. Jepang menghadapi peningkatan fraud dan akses ilegal pada layanan keuangan digital. Di Prancis, serangan DDoS terhadap ekosistem La Poste pada akhir 2025 sempat mengganggu akses layanan daring La Banque Postale. Italia mencatat peningkatan insiden siber pada lembaga keuangan dan sistem pembayaran. Spanyol, Portugal, Belgia, Malaysia, serta berbagai negara lain juga terus memperkuat pengawasan, simulasi krisis, pengujian penetrasi, dan mitigasi risiko pihak ketiga.
Baca juga : Bamsoet: Pahlawan Telah Korbankan Jiwa, Tak Boleh Ada yang Korbankan Bangsa
“Pelajarannya jelas: tidak ada negara dan tidak ada bank yang sepenuhnya kebal. Indonesia harus bergerak sebelum serangan besar terjadi, bukan baru berbenah setelah pelayanan publik lumpuh, sistem pembayaran terganggu, atau data nasabah bocor. Ketahanan perbankan adalah bagian dari ketahanan nasional,” tegas Bamsoet.
Malaysia, misalnya, memperketat pengawasan keamanan siber perbankan dan penanganan fraud digital. Bank Negara Malaysia juga menjatuhkan sanksi administratif terhadap bank yang dinilai tidak memenuhi standar keamanan siber serta perlindungan informasi nasabah. Di Eropa, ketahanan digital sektor keuangan diperkuat melalui penerapan Digital Operational Resilience Act sejak 2025, yang menekankan kewajiban pelaporan insiden, pengujian ketahanan, serta pengelolaan risiko penyedia teknologi pihak ketiga.
Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan, dan Universitas Jayabaya ini menilai Indonesia sesungguhnya telah memiliki fondasi regulasi. OJK telah menerbitkan pedoman ketahanan dan keamanan siber bagi bank umum. Bank Indonesia juga memperkuat keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi penyelenggara sistem pembayaran, pasar uang, dan pasar valuta asing. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten, diawasi ketat, serta diuji secara berkala.
Bamsoet mendorong Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, BSSN, BIN, Polri, TNI, Kementerian Pertahanan, Komdigi, LPS, serta industri perbankan membangun pusat koordinasi krisis siber sektor keuangan yang terintegrasi. Langkah tersebut perlu diperkuat melalui audit keamanan berkala, red teaming, pengujian penetrasi, simulasi serangan terhadap layanan pembayaran, cadangan data yang aman, serta standar waktu pemulihan layanan pada setiap bank dan penyelenggara sistem pembayaran.
Baca juga : Negara Harus Bongkar Seluruh Ekosistem Pengkhianatan Informasi & Dugaan Makar
“Bank nasional harus memperkuat enkripsi, autentikasi berlapis, deteksi transaksi anomali secara waktu nyata, perlindungan aplikasi perbankan, dan kesiapan pemulihan layanan. Risiko tidak hanya datang dari peretas yang menyerang langsung, tetapi juga dari kelemahan vendor, pusat data, perangkat pegawai, kebocoran kredensial, phishing, malware, dan rekayasa sosial berbasis kecerdasan buatan,” ujar Bamsoet.
Ia juga menyoroti ancaman deepfake, pemalsuan suara pejabat, ransomware, pencurian identitas digital, serta penyalahgunaan AI untuk menipu nasabah dan menembus sistem keamanan. Karena itu, peningkatan teknologi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, disiplin tata kelola, dan literasi digital masyarakat.
Terkait dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto, Bamsoet menegaskan perkara tersebut harus ditangani melalui penyelidikan yang profesional, independen, dan sesuai prinsip negara hukum. Penanganan harus mengungkap fakta secara objektif, memastikan pihak yang bertanggung jawab, mengevaluasi potensi penyalahgunaan kewenangan, serta memperkuat pengamanan perangkat dan jaringan komunikasi pejabat negara.
“Jika terdapat bukti pelanggaran hukum, siapa pun pelakunya harus diproses tegas tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kekebalan hukum karena jabatan, kekuasaan, atau kedekatan. Namun seluruh proses tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah,” pungkas Bamsoet.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.