RM.id Rakyat Merdeka - Jabatan Wakil Presiden RI kosong usai Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti. Siapa penggantinya, masih misteri dan jadi bahan tebak-tebakan banyak orang. Yang pasti, sesuai aturan, Presiden Prabowo Subianto punya waktu 14 hari untuk mengirim 2 nama cawapres ke MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih Wapres pengganti setelah terjadi kekosongan jabatan.
Sementara itu, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wapres kepada MPR setelah menerima surat pemberitahuan resmi.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR adalah 14 hari. Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik,” harap Muzani.
Baca juga : Jenderal LSP End User Penyadapan
Pengisian jabatan Wapres yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 134 hingga Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Secara garis besar, mekanisme tersebut melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari Rapat Gabungan MPR, pemberitahuan kepada Presiden, pengajuan dua calon, verifikasi persyaratan, pemilihan dalam Sidang Paripurna, hingga penetapan dan pelantikan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyarankan MPR segera menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan Wapres. Setelah itu, pimpinan MPR menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Presiden agar mengajukan dua nama calon pengganti beserta dokumen persyaratannya.
“Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari,” terang Yusril di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Baca juga : Situasi Politik Dinamis, Fondasi Ekonomi Tetap Kuat
Sementara itu, terkait dua nama Cawapres yang akan diajukan, Yusril mengungkapkan bahwa Presiden bakal berkonsultasi dengan partai-partai koalisi. Yusril tidak menampik, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti Gibran kepada MPR.
“Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril.
Menurutnya, Prabowo bisa menentukan calon tanpa berkonsultasi dengan pihak lain. Namun, Presiden juga memiliki ruang untuk berdiskusi dengan partai-partai koalisi. Yusril menyebut mekanisme konsultasi dengan koalisi juga diatur dalam Undang-Undang MD3.
“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi,” ujarnya.
Baca juga : Firli Digarap Polisi Lagi
Yusril mengaku belum mengetahui kapan pertemuan dengan partai-partai koalisi akan digelar. Namun, Prabowo telah memberi sinyal akan membicarakan proses pengisian kursi RI-2 tersebut bersama koalisi.
“Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya’. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” tuturnya.
Sambil menunggu proses konstitusional berjalan, publik mulai ramai menebak siapa figur yang bakal mengisi kursi RI 2. Sejumlah nama tokoh nasional bermunculan di media sosial. [FAQ/UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.