Mantan Pejabat Bea Cukai Divonis 9 Tahun Penjara

RM.id  Rakyat Merdeka - Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Rizal, divonis 9 tahun penjara dalam kasus korupsi penerimaan suap importasi barang dan gratifikasi. Selain hukuman badan, Rizal juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 15,7 miliar serta denda Rp 1 miliar.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Hakim menyatakan Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama di lingkungan Bea dan Cukai.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu, selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 190 hari,” kata Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori saat membacakan amar putusan.

Selain pidana penjara dan denda, hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 15,7 miliar. Uang tersebut harus dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Apabila tidak dibayar, harta benda Rizal dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Rizal dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun.

Majelis hakim menyatakan, Rizal terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan pertama dan kedua. Perbuatan tersebut dilakukan bersama terdakwa lain, berupa penerimaan suap terkait importasi barang serta gratifikasi yang berkaitan dengan cukai selama menjabat di Bea dan Cukai.

Dalam pertimbangannya, hakim mengungkapkan Rizal menerima bagian suap sebesar Rp 14 miliar terkait importasi barang dari PT BR Cargo (Group). Sementara itu, gratifikasi yang diterimanya mencapai Rp 1,7 miliar dan berasal dari importir serta pengusaha rokok.

Baca juga : Ubaid Matraji: Pemerintah Jangan Asal Mewajibkan

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim turut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Rizal. Hal yang memberatkan, perbuatannya dinilai bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Selain itu, tindakannya telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap DJBC secara khusus dan Kementerian Keuangan secara umum.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah Rizal belum pernah dipidana, memiliki istri dan anak yang menjadi tanggungannya, serta telah mengabdi kepada negara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama puluhan tahun.

“Terdakwa sudah mengabdi kepada negara sebagai Pegawai Negeri Sipil sekitar 27 tahun dan mempunyai prestasi,” jelas hakim.

Usai persidangan, kuasa hukum Rizal, Soesilo Aribowo, menyatakan menghormati putusan majelis hakim. Meski demikian, pihaknya belum menentukan sikap terhadap vonis tersebut.

Soesilo menegaskan pihaknya mendukung penegakan hukum tindak pidana korupsi. Namun, menurut dia, pembuktian perkara harus dilakukan secara cermat.

Dia juga mempertanyakan alat bukti yang menunjukkan kliennya menerima uang suap sebesar Rp 2 miliar setiap bulan selama tujuh bulan, sehingga totalnya mencapai Rp 14 miliar.

“Ini kan pengakuan dari salah satu anak buah. Tidak ada alat bukti lain yang menunjukkan itu,” kata Soesilo seusai persidangan.

Baca juga : Lalu Hadrian Irfani: Kemampuan Bahasa Menjadi Hal Penting

Menurut Soesilo, pihak pemberi suap tidak menyerahkan uang secara langsung kepada Rizal, melainkan melalui anak buahnya.

Namun, dia menilai, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan anak buah tersebut menyerahkan uang suap kepada kliennya.

Dia juga menyoroti fakta mengenai penemuan uang di sebuah apartemen. Menurutnya, tidak dijelaskan secara terperinci uang yang dimaksud maupun pihak yang memilikinya.

“Kita nggak terang soal ini, begitu. Sehingga karena ini sumir menurut saya, maka seharusnya tidak bisa tuh ditarik menjadi suatu alat bukti,” tuturnya.

Soesilo juga mempertanyakan pembuktian gratifikasi sebesar Rp 1,7 miliar yang disebut diterima kliennya. Berdasarkan keterangan saksi, kata dia, pemberian uang tersebut justru mengalir kepada institusi.

Karena itu, dia mempertanyakan dasar pembuktian bahwa uang tersebut diterima oleh Rizal secara pribadi. “Jadi, pembuktian-pembuktian yang semacam ini, kita sedih sebenarnya, tidak ada alat bukti yang terang benderang begitu,” lanjutnya.

Vonis terhadap Rizal tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, jaksa menuntut Rizal dengan pidana penjara selama 11 tahun dan enam bulan.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Rizal bersama anak buahnya diduga menerima suap dengan total Rp 63,5 miliar. Suap tersebut terdiri atas uang tunai Rp 61,7 miliar dalam mata uang dolar Singapura serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp 1,8 miliar.

Baca juga : DPR Minta BSSN Perkuat Ketahanan Siber Nasional

Dua anak buah Rizal yang turut terlibat dalam perkara tersebut adalah mantan Kasubdit Intelijen Direktorat P2 DJBC, SIS dan mantan Kepala Seksi Intelijen DJBC, ORL. Penuntutan terhadap keduanya dilakukan secara terpisah.

Pemberian suap dan fasilitas hiburan tersebut berasal dari tiga petinggi PT BR Cargo (Group), yakni John Field selaku pemilik, Deddy Kurniawan Sukolo selaku Manajer Operasional, dan Andri selaku Ketua Tim Dokumen. Ketiganya telah divonis bersalah dalam kasus ini dan berkekuatan hukum tetap.

Jaksa menyebut, John Field dan pihak lainnya memberikan suap kepada para pejabat Bea dan Cukai agar perusahaan mereka memperoleh keistimewaan dalam proses importasi.

Dengan begitu, barang impor perusahaan dapat lebih cepat keluar dari pengawasan kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selain perkara suap, jaksa juga mendakwa Rizal bersama SIS, ORL dan mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai DJBC, BBP, menerima gratifikasi dengan total Rp 15,2 miliar.

Penerimaan uang secara tidak sah tersebut diduga berlangsung sejak September 2024 hingga Januari 2026 dari sejumlah pengusaha impor dan pengusaha rokok.

Rinciannya terdiri atas uang tunai Rp 7,5 miliar, 314.755 dolar Singapura atau setara Rp 4.375.975.814 (kurs Rp 13.900), 182.800 dolar Amerika Serikat atau setara Rp 3.282.905.200 (kurs Rp 17.960), 4.700 dolar Hong Kong atau setara Rp 10.762.389 (kurs Rp 2.290), serta 8.100 ringgit Malaysia atau setara Rp 35.750.322 (kurs Rp 4.414).

Dengan demikian, total gratifikasi yang didakwakan kepada para terdakwa mencapai sekitar Rp 15,2 miliar. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.