BREAKING NEWS
 

Kejagung Banding Vonis 5 Tahun Bui Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto

Reporter : MOEHAMMAD WAHYUDIN
Editor : OKTAVIAN SURYA DEWANGGA
Senin, 16 November 2026 19:24 WIB
Mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto. (Foto: M. Wahyudin/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kejaksaan Agung (Kejagung) tak puas dengan vonis lima tahun penjara terhadap mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, dalam perkara suap pengurusan dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) maladministrasi perusahaan tambang.

Jaksa penuntut umum resmi mengajukan banding atas putusan tersebut, menyusul langkah hukum serupa yang lebih dahulu ditempuh pihak terdakwa.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, pengajuan banding merupakan hak terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Salah satunya karena terdakwa mengajukan banding, untuk yang lainnya diungkap dalam memori dan kontra memori banding," ujar Anang saat dihubungi, Senin (16/11/2026).

Anang menambahkan, tim jaksa telah mengajukan permohonan banding pada Rabu (11/11/2026).

Saat ini, jaksa penuntut umum tengah menyusun memori banding untuk menyampaikan alasan dan keberatan atas putusan majelis hakim.

Sementara itu, kuasa hukum Hery, Alex Candra, mengatakan pihaknya tidak sependapat dengan putusan majelis hakim.

Menurutnya, terdapat sejumlah pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Baca juga : Eks Ketua Ombudsman Ajukan Banding Atas Vonis 5 Tahun Bui

"Dan juga ada fakta-fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan dan tidak dimuat dalam putusan," kata Alex saat dihubungi, Senin (16/11/2026).

Diketahui, Hery Susanto sebelumnya telah mengajukan banding atas vonis lima tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim. Permohonan tersebut didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Jaksa penuntut umum juga menempuh upaya hukum yang sama.

"Pemohon banding: Hery Susanto, Arif Darmawan Wiratama (jaksa penuntut umum)," demikian tertulis dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat yang dilihat pada Sabtu (14/11/2026)

. Permohonan banding dari Hery dan jaksa sama-sama diajukan pada Rabu (11/11/2026).

Dengan demikian, putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis lima tahun penjara terhadap Hery Susanto.

Hakim menyatakan Hery terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait penerbitan dokumen maladministrasi terhadap sejumlah perusahaan tambang dengan total penerimaan mencapai Rp 3,8 miliar.

Adsense

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hery Susanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun," ucap Ketua Majelis Hakim Dwi Eliyarahma Sulistyowati saat membacakan amar putusan dalam sidang, Kamis (5/11/2026).

Baca juga : Mantan Pejabat Bea Cukai Divonis 6 dan 7 Tahun Bui

Selain pidana penjara, Hery juga dijatuhi hukuman denda Rp 300 juta subsider 100 hari pidana penjara.

Hakim turut mewajibkannya membayar uang pengganti sebesar Rp 3,8 miliar serta menetapkan penyitaan rumah miliknya di kawasan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, sebagai pengurang kewajiban uang pengganti.

Apabila Hery tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, hukumannya diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun. Hakim juga memerintahkan agar Hery tetap ditahan.

Dalam perkara ini, jaksa sebelumnya menuntut Hery dengan pidana penjara selama 5,5 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 100 hari penjara.

Jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp 4,19 miliar subsider tiga tahun penjara. Jaksa meyakini Hery terbukti menerima suap dengan total Rp 4,8 miliar.

Suap tersebut diberikan agar Hery menggunakan kewenangannya secara bertentangan dengan ketentuan yang berlaku untuk mengubah LHP terkait denda dalam tata kelola pertambangan nikel.

Jaksa merinci, penerimaan suap tersebut berasal dari PT Toshida Indonesia (TSHI) dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri (DMS).

Tujuannya agar Hery menyatakan penetapan nilai kewajiban pembayaran perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) terhadap kedua perusahaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai perbuatan maladministrasi.

Baca juga : Eks Kasi Intel Bea Cukai Dihukum 6 Tahun Bui dan Bayar Rp 5,5 M

Pemberian suap berikutnya bertujuan agar Hery menyatakan penolakan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nala Raya sebagai perbuatan maladministrasi.

Jaksa mengungkapkan, terdapat enam kali penerimaan suap oleh Hery Susanto. Pertama, dari Laode Sinarwan Oda selaku Direktur PT Toshida Indonesia sebesar Rp 675 juta. Uang tersebut diberikan melalui Lukman Malanuang, kemudian diserahkan melalui Edi Sugandi.

Kedua, dari Tjia Peng Tjoan alias Peng selaku Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri sebesar Rp 200 juta. Penerimaan ini juga melalui Lukman Malanuang.

Ketiga, dari Agung Winarno berupa satu unit rumah di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, senilai Rp 2,2 miliar.

Selain itu, Agung Winarno juga memberikan uang melalui Edi Sugandi sebesar Rp 1 miliar dan Rp 200 juta. Selanjutnya, Hery menerima uang dari Agung Winarno sebesar Rp 525 juta.

Penerimaan lainnya berasal dari Muhammad Rosal selaku perwakilan PT Mitra Kumala Energi melalui Agung Winarno sebesar Rp 50 juta.

Dengan demikian, total nilai uang dan aset berupa rumah yang diterima Hery Susanto dalam perkara tersebut mencapai Rp 4,85 miliar.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense