Eks Ketua Ombudsman Ajukan Banding Atas Vonis 5 Tahun Bui

RM.id  Rakyat Merdeka - Mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dan jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung (Kejagung) sama-sama mengajukan banding atas putusan lima tahun penjara dalam perkara suap pengaturan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait dugaan maladministrasi perusahaan tambang.

Pengajuan banding tersebut membuat putusan terhadap Hery belum berkekuatan hukum tetap.

Informasi pengajuan banding itu tercantum dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diakses pada Sabtu (14/11/2026).

"Pemohon banding: Hery Susanto, Arif Darmawan Wiratama (jaksa penuntut umum)," demikian tertulis dalam laman SIPP PN Jakarta Pusat. Permohonan banding dari Hery maupun jaksa diajukan pada Rabu (11/11/2026).

Dengan demikian, putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sebelumnya, majelis hakim menjatuhkan pidana lima tahun penjara kepada Hery Susanto.

Baca juga : Mantan Pejabat Bea Cukai Divonis 6 dan 7 Tahun Bui

Hakim menyatakan Hery terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait penerbitan dokumen maladministrasi terhadap sejumlah perusahaan tambang. Total nilai suap yang terbukti dalam putusan mencapai Rp 3,8 miliar.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hery Susanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun," ucap Ketua Majelis Hakim Dwi Eliyarahma Sulistyowati saat membacakan amar putusan dalam sidang, Kamis (5/11/2026).

Selain pidana penjara, Hery dijatuhi denda Rp 300 juta subsider 100 hari kurungan. Hakim juga membebankan uang pengganti sebesar Rp 3,8 miliar serta memerintahkan penyitaan rumah miliknya di kawasan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, sebagai pengurang kewajiban uang pengganti.

Apabila Hery tidak membayar uang pengganti tersebut, hukumannya diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun. Hakim juga memerintahkan agar Hery tetap ditahan.

Sebelumnya, jaksa menuntut Hery dengan pidana penjara selama 5,5 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 100 hari penjara. Jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp 4,19 miliar subsider tiga tahun penjara.

Dalam tuntutannya, jaksa meyakini Hery terbukti menerima suap dengan total nilai Rp 4,8 miliar.

Baca juga : Eks Kasi Intel Bea Cukai Dihukum 6 Tahun Bui dan Bayar Rp 5,5 M

Pemberian tersebut bertujuan agar Hery menggunakan kewenangannya secara bertentangan dengan ketentuan yang berlaku untuk mengubah LHP terkait denda dalam tata kelola tambang nikel.

Jaksa merinci, suap tersebut diterima Hery dari PT Toshida Indonesia (TSHI) dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri (DSM).

Pemberian itu dimaksudkan agar Hery menyatakan penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) terhadap kedua perusahaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tindakan maladministrasi.

Pemberian lainnya bertujuan agar Hery menyatakan penolakan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nala Raya sebagai tindakan maladministrasi.

Jaksa mengungkapkan, terdapat enam kali penerimaan suap yang melibatkan Hery Susanto. Pemberian tersebut berasal dari sejumlah pihak, baik secara langsung maupun melalui perantara.

Pertama, Hery menerima Rp 675 juta dari Laode Sinarwan Oda selaku Direktur PT Toshida Indonesia. Uang tersebut diberikan kepada Lukman Malanuang sebelum diserahkan melalui Edi Sugandi.

Baca juga : Terima Suap dan Gratifikasi, Eks Pejabat Bea Cukai Divonis 7 Tahun Bui

Kedua, Hery menerima Rp 200 juta dari Tjia Peng Tjoan alias Peng selaku Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Pemberian tersebut juga disalurkan melalui Lukman Malanuang.

Selanjutnya, Hery menerima satu unit rumah di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, dengan nilai Rp 2,2 miliar dari Agung Winarno.

Dari Agung Winarno, Hery juga menerima uang sebesar Rp 1 miliar dan Rp200 juta melalui Edi Sugandi. Selain itu, terdapat pemberian uang lainnya sebesar Rp 525 juta dari Agung Winarno.

Penerimaan terakhir berupa uang Rp 50 juta dari Muhammad Rosal, selaku perwakilan PT Mitra Kumala Energi, melalui Agung Winarno.

Dengan demikian, berdasarkan rincian jaksa, total nilai uang dan rumah yang diterima Hery mencapai Rp 4,85 miliar.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.