BREAKING NEWS
 

Puan: UU Perampasan Aset Rampung Lebih Cepat Dari Target

Reporter & Editor :
FAQIH MUBAROK
Kamis, 19 November 2026 20:28 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani saat Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: DPR RI

RM.id  Rakyat Merdeka - Rancangan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disetujui DPR RI hari ini menjadi UU, lebih cepat dari yang ditargetkan.

"Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU)," kata Ketua DPR RI Puan Maharani usai memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Puan yakin, beleid baru ini bisa membawa kebermanfaatan bagi masyarakat. "Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang dikhawatirkan yang tadi disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi," kata Puan.

Adapun UU Perampasan Aset disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026). Saat pengesahan UU Perampasan Aset, 5 pimpinan DPR hadir.

Baca juga : Ketua Komisi III DPR Habiburokhman: UU Perampasan Aset Bukan Senjata Politik

Puan memimpin Rapat Paripurna didampingi oleh seluruh Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Saat memberikan pernyataan pers, Puan juga didampingi semua Wakil Ketua DPR dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

UU Perampasan Aset disahkan sebelum target yang dijanjikan DPR kepada masyarakat yaitu pada 15 Desember 2026 atau sebelum masa sidang DPR tahun ini berakhir.

Adsense

"Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insyaallah dengan sebaik-baiknya," bangga Puan.

Puan kemudian menyinggung UU Perampasan Aset yang telah lama dinantikan masyarakat. "Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai," bebernya.

Baca juga : Puan Dukung Siapapun Calon Wapres Pilihan Prabowo

Puan juga mengungkap perjalanan pembahasan UU Perampasan Aset. Dalam penyusunannya, DPR melibatkan partisipasi dari berbagai kalangan. Dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa serta sejumlah kelompok masyarakat untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU.

Puan menegaskan, proses pembahasan UU Perampasan Aset dilakukan dengan hati-hati dan seksama.

"Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat," tuturnya.

Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah menyelenggarakan 87 rapat bersama berbagai elemen sebagai bentuk partisipasi publik bermakna atau meaningful participation.

Baca juga : Survei LRP: Amran, Puan, hingga Anies Masuk Bursa Cawapres

Komisi III DPR juga melakukan kunjungan kerja spesifik terkait pembahasan UU Perampasan Aset ke 15 provinsi, termasuk sosialisasi anggota dewan di daerah pemilihannya masing-masing mengenai RUU tersebut.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense