Puan Minta Pajak Pembalut Dihapus, Ini Alasannya

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah mengkaji ulang kebijakan pengenaan pajak terhadap pembalut wanita atau period tax. Aspirasi masyarakat mengenai keterjangkauan produk menstruasi tersebut dinilai perlu menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dasar perempuan.

“Kami mendorong Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat mengenai pajak pembalut wanita sebagai masukan yang bermakna demi pembangunan kesejahteraan rakyat,” kata Puan dikutip dari situs DPR, Kamis (5/11/2026).

Isu pajak pembalut ramai diperbincangkan di media sosial menyusul keluhan masyarakat mengenai tingginya harga kebutuhan hidup. Sejumlah warganet mempertanyakan pengenaan pajak terhadap pembalut karena produk tersebut merupakan kebutuhan dasar perempuan untuk menjalani siklus menstruasi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pembalut wanita yang diperdagangkan di Indonesia selama ini termasuk barang kena pajak (BKP). Produk tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif sebesar 11 persen karena belum masuk dalam kategori barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN.

Puan mengatakan pembalut merupakan kebutuhan primer perempuan karena berkaitan dengan siklus biologis dan kesehatan reproduksi. Selain itu, pembelian produk menstruasi menjadi pengeluaran rutin yang harus dipenuhi bersamaan dengan kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Pembalut merupakan kebutuhan primer perempuan menyangkut siklus biologis atau reproduksi perempuan. Jadi pembalut bukan barang sekunder,” ujarnya.

Baca juga : Suara Rakyat Tidak Boleh Dibungkam Oleh Siapa Pun

Dia memahami pengenaan pajak terhadap pembalut dan produk menstruasi lainnya bukan kebijakan yang baru diterapkan. Namun, aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini perlu menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.

Menurut Puan, pembalut dan produk menstruasi lainnya lebih tepat dimasukkan dalam kategori kebutuhan pokok perempuan. Hal itu karena produk tersebut merupakan kebutuhan biologis esensial dan berkaitan langsung dengan kesehatan, bukan barang yang digunakan berdasarkan pilihan gaya hidup.

“Karena pembalut menjadi barang kebutuhan biologis esensial atau kebutuhan dasar kesehatan bagi perempuan, bukan kebutuhan karena pilihan gaya hidup,” katanya.

Puan juga mendorong Pemerintah mengkaji ulang pengenaan pajak terhadap produk menstruasi dengan mempertimbangkan kebijakan sejumlah negara yang telah menghapus pajak atas produk tersebut.

Dia menilai beban pajak pembalut dapat menjadi persoalan bagi perempuan berpenghasilan terbatas dan keluarga rentan yang harus memenuhi kebutuhan menstruasi secara rutin.

“Bagi perempuan berpenghasilan terbatas atau yang datang dari keluarga rentan, pajak pembalut sebagai kebutuhan dasar biologis cukup memberatkan,” ujarnya.

Baca juga : Pembalut Kena PPN 11 Persen, Ini Penjelasan Ditjen Pajak

Puan turut menyoroti laporan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada 2024 yang menemukan banyak perempuan kesulitan membeli atau mengakses produk menstruasi akibat harganya yang terlalu mahal.

Badan PBB tersebut juga melakukan advokasi untuk mengakhiri kemiskinan menstruasi dengan mendorong negara-negara menyediakan produk menstruasi secara gratis atau menghapus pajak atas produk tersebut.

“Dalam konteks ini, justru Pemerintah harus memastikan tersedianya pembalut wanita dan produk reproduksi yang proper serta terjangkau untuk melindungi kesehatan reproduksi perempuan,” kata Puan.

Lebih lanjut, dia mengatakan kesetaraan akses terhadap kesehatan reproduksi merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan gender. Karena itu, kebutuhan menstruasi perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan negara.

Menurut Puan, perempuan harus dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak tanpa terbebani persoalan biaya. Pengakuan terhadap pembalut dan produk menstruasi lainnya sebagai kebutuhan dasar juga menjadi salah satu bentuk dukungan negara terhadap kesetaraan gender.

Dia juga meminta Pemerintah mendengar pengalaman perempuan dari berbagai latar belakang ekonomi dan wilayah terkait pengenaan period tax. Masukan dari pekerja informal, remaja putri, perempuan penyandang disabilitas, hingga keluarga dengan beberapa anggota yang mengalami menstruasi dinilai dapat memperkaya pertimbangan kebijakan.

Baca juga : Puan Dorong Tambahan Pasokan BBM Guna Atasi Kelangkaan Di Bali

Puan menambahkan, evaluasi kebijakan tidak cukup hanya mempertimbangkan harga satu kemasan pembalut. Pemerintah juga perlu memperhitungkan kebutuhan yang berlangsung secara berulang serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

“Keputusan yang baik dimulai dari pemahaman terhadap kehidupan warga. Pengalaman perempuan perlu menjadi bagian dari dasar pertimbangan, sehingga dukungan yang dipilih Negara benar-benar membantu rakyat,” tuturnya.

Puan berharap perhatian publik terhadap isu pajak pembalut dapat dimanfaatkan Pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Hasil kajian nantinya perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret yang disertai penjelasan mengenai manfaat dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

Dia menegaskan kebutuhan perempuan harus mendapat tempat dalam penentuan prioritas pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, Pemerintah dapat memberikan dukungan yang menjamin perempuan memenuhi kebutuhan dasar menstruasi secara layak dan terjangkau.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.