BREAKING NEWS
 

Curhat Di DPR, Pigai 2 Tahun Tak Diajak Rapat Oleh Menko Yusril

Reporter : NUR ROCHMANNUDIN
Editor : SISWANTO
Jumat, 20 November 2026 07:35 WIB
Menteri HAM Natalius Pigai saat rapat Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (Foto: YouTube/TV Parlemen)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku selama 2 tahun ini, tak pernah diajak rapat oleh Menko bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Curhatan itu disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Saat itu, Pigai hadir bersama Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Achmadi, Komnas HAM, serta Komnas Perempuan.

Awalnya, anggota Komisi XIII DPR Shadiq Pasadigoe menanyakan apakah Menko Yusril pernah menggelar rapat internal dengan kementerian-kementerian di bawah koordinasinya untuk membahas persoalan HAM.

Shadiq menilai, koordinasi antarkementerian diperlukan agar tidak terjadi perbedaan pandangan dalam menangani persoalan HAM.

Baca juga : KPK Ungkap 26 Camat Dipalak Bupati Rp 1,3 M

Terlebih, isu tersebut membutuhkan kesamaan persepsi dan langkah dari berbagai lembaga pemerintah.

Menjawab pertanyaan itu, Pigai mengaku belum pernah diundang Yusril untuk mengikuti rapat koordinasi. Bahkan, menurut dia, komunikasi informal untuk sekadar membahas persoalan antarkementerian juga tidak pernah dilakukan.

Pigai menyebut Kementerian HAM, Kementerian Hukum, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak pernah diajak duduk bersama dalam rapat koordinasi oleh Menko Yusril selama dirinya menjabat.

Adsense

Ia kemudian membandingkan pola koordinasi tersebut dengan kementerian koordinator lainnya. Menurut Pigai, kementerian dan lembaga di bawah koordinasi menko lain rutin menggelar rapat, bahkan setiap pekan.

Baca juga : Lucius Karus: Transparansi Ijazah Bisa Pulihkan Kepercayaan

Pigai mengatakan, persoalan ini perlu disampaikan secara terbuka sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Sebab, koordinasi menjadi salah satu kunci agar kebijakan dan program kementerian berjalan selaras.

Benarkah pengakuan Pigai? Dihubungi Rakyat Merdeka, Kamis (19/11/2026), Menko Yusril menolak menanggapi pernyataan Pigai.

Sementara itu, pengamat hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengaku prihatin dengan curhatan Pigai tersebut. Kata dia, jika informasi tersebut benar, kondisi itu menunjukkan adanya persoalan komunikasi dan tata kelola pemerintahan di tingkat kementerian koordinator.

Menurut Herdiansyah, kementerian koordinator memiliki fungsi mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan tugas kementerian yang berada di bawah koordinasinya. Karena itu, komunikasi antarkementerian semestinya menjadi bagian penting dari pelaksanaan fungsi tersebut.

Baca juga : Abdul Fikri Faqih: Penyusunan UU Bukan Individu, Tapi Kolektif

Ia menyarankan agar persoalan ini menjadi bahan introspeksi internal pemerintah. Forum evaluasi dan komunikasi perlu dibangun agar perbedaan pandangan antarkementerian tidak berlarut-larut dan menghambat pelaksanaan kebijakan.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. Menurutnya, jika pengakuan Pigai benar, pola koordinasi di lingkungan Kemenko Kumham Imipas perlu dievaluasi.

Dedi berharap, pemerintah perlu memastikan fungsi koordinasi berjalan sebagaimana mestinya. Jika komunikasi antara menko dan kementerian di bawahnya tidak berlangsung, efektivitas kerja pemerintahan bisa terganggu.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense