Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Tugas Pertama Pochettino Di MU: Tumbangkan Liverpool!
- Sore Ini, Garudayaksa FC Incar Kemenangan Ketiga Beruntun
- Xi Jinping: Konfrontasi Negara Besar Bisa Jerumuskan Dunia ke Dalam Kekacauan
- Suroso Isnandar Jadi Dirut PLN, Momentum Perkuat Integritas dan Meritokrasi
- Persib Pesta Gol 6-0, Igor Tolic Banggakan Perjuangan Pemain dan Bobotoh
Untuk HUT Klaten
KPK Ungkap 26 Camat Dipalak Bupati Rp 1,3 M
Jumat, 20 November 2026 07:30 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemalakan terhadap 26 camat di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang dilakukan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.
Uang tersebut untuk membiayai penyelenggaraan hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Klaten tahun ini.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, masing-masing camat dimintai uang puluhan juta rupiah untuk gelaran tersebut. Hal ini terungkap saat penyidik telah memeriksa sejumlah camat secara maraton.
“Untuk kutipan masing-masing kecamatan di antaranya ada yang berkisar di angka Rp 50 juta,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026) malam.
Menurut Budi, sebanyak 26 kecamatan di Kabupaten Klaten dilibatkan dalam penyelenggaraan acara tersebut. Dengan demikian, total uang yang diduga dikutip dari para camat mencapai Rp 1,3 miliar.
KPK menduga terdapat sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaannya. Selain adanya kutipan uang kepada para camat, proses penunjukan langsung pihak swasta sebagai Event Organizer (EO) atau pelaksana kegiatan juga diduga tidak melalui proses dan mekanisme yang semestinya.
“Termasuk dugaan feedback (suap), ya, dari pihak swasta kepada pihak bupati dari event tersebut. Semuanya masih didalami,” lanjut Budi.
Budi menyayangkan dugaan praktik tersebut. Pasalnya, acara HUT Kabupaten Klaten semestinya menjadi momentum untuk mengajak masyarakat berpartisipasi sekaligus mempromosikan daerah guna meningkatkan daya tarik, bukan justru dicemari praktik koruptif.
Sementara itu, mekanisme permintaan uang kepada para camat masih didalami penyidik. KPK tengah menelusuri apakah kutipan tersebut merupakan perintah langsung Bupati Klaten atau disampaikan melalui pihak lain sebagai perantara.
Sebelumnya, KPK memeriksa 18 camat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta pada Rabu (18/11/2026).
Mereka di antaranya Camat Klaten Utara, Klaten Selatan, Jogonalan, Delanggu, Wonosari, hingga Ceper. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan perkara yang menjerat tersangka MAW, selaku pihak swasta dari PT MDW.
Baca juga : Lucius Karus: Transparansi Ijazah Bisa Pulihkan Kepercayaan
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Selain Hamenang dan MAW, tersangka lain adalah Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah ALU.
Hamenang sendiri telah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Klaten setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
Permintaan maaf tersebut disampaikan setelah Hamenang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK di Mapolresta Klaten, Jawa Tengah selama 14 jam.
“Pertama-tama saya mohon maaf, telah mengecewakan masyarakat Kabupaten Klaten,” ungkap Hamenang kepada wartawan di Mapolresta Klaten pada Kamis (15/10/2027).
Mengenai perkara yang sedang menjeratnya, Hamenang menyatakan akan kooperatif mengikuti proses hukum.
“Mohon saya dimaafkan kalau ada salah. Saya mengikuti proses hukum yang berlaku. Mohon maaf telah mengecewakan,” imbuhnya.
Lima Klaster Korupsi
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, Hamenang diduga tidak hanya menerima suap, gratifikasi, dan melakukan pemerasan.
Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Hamenang bertindak sebagai pemberi suap kepada Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, ALU.
KPK membagi perkara tersebut ke dalam lima klaster. Klaster pertama berkaitan dengan temuan pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Tengah atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2025. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada April 2026. Dalam pemeriksaan itu, BPK menemukan kelebihan pembayaran honorarium sekitar Rp 5 miliar.
Jumlah tersebut terdiri atas kelebihan pembayaran honorarium narasumber sosialisasi peraturan yang tidak sesuai dengan jam pelaksanaan sebesar Rp 4,16 miliar serta kelebihan honorarium pelaksana kegiatan sebesar Rp 1,02 miliar.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Hamenang bersama Inspektur Daerah Pemkab Klaten AGS melakukan pertemuan dengan pihak BPK Jawa Tengah di Semarang, yakni IWS selaku Kepala Bidang Pemeriksaan Jateng 3 dan ALU.
Baca juga : Abdul Fikri Faqih: Penyusunan UU Bukan Individu, Tapi Kolektif
Mereka membahas rencana dropping atau penghapusan dua temuan BPK terkait kelebihan pembayaran.
Sebulan kemudian, Hamenang kembali bertemu dengan ALU di Semarang untuk melakukan negosiasi agar temuan pemeriksaan tersebut dihapus dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
“ALU menyampaikan permintaan kepada HWI dengan mengatakan, ‘Tolong support kami Rp 600 juta’. Akan tetapi HWI tidak menyanggupi dan mengajukan negosiasi, hingga terjadi kesepakatan menjadi Rp 400 juta,” ungkap Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).
Pada Juni 2026, BPK telah menyampaikan LHP kepada Pemkab Klaten dengan menghapus temuan kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebagaimana kesepakatan antara ALU dan Hamenang.
Pada klaster kedua, KPK menduga Hamenang menerima sejumlah uang dari proyek pengadaan barang dan jasa. Menurut Taufik, Bupati Klaten tersebut diduga menerima fee dari sejumlah penyedia atau kontraktor dengan total lebih dari Rp 2 miliar.
Rinciannya, uang sebesar Rp 1,9 miliar diduga berasal dari MAW melalui RZI. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, antara lain membayar utang Pilkada dan kebutuhan operasional.
Selain itu, Hamenang diduga menerima Rp 240 juta dari pihak swasta melalui BSR selaku ajudan bupati. Uang tersebut juga digunakan untuk kepentingan pribadi.
Penerimaan lainnya sebesar Rp 100 juta berasal dari pihak swasta dan diduga digunakan untuk keperluan pribadi.
Berikutnya, pada klaster ketiga, KPK mengungkap dugaan penerimaan uang dari aktivitas pertambangan galian C. Hamenang diduga menerima Rp 245 juta dari Paguyuban Tambang yang diketuai LEG.
Menurut Taufik, uang tersebut diserahkan oleh HAS, adik Hamenang. Dana itu kemudian digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan bupati di lingkungan Pemkab Klaten.
Selain itu, KPK mengungkap dugaan bahwa para pengusaha galian C memberikan uang secara rutin kepada LSM LA. Nilainya disebut mencapai Rp 2 miliar setiap bulan.
Baca juga : FPG MPR Perjuangkan RUU Obligasi Daerah
“Atas temuan tersebut, KPK akan mengoordinasikannya dengan pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri,” tutur Taufik.
Selanjutnya, klaster keempat berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dari Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
KPK menyebut Hamenang diduga menerima setoran rutin sejak menjabat sebagai Bupati Klaten dengan total mencapai Rp 1,8 miliar.
Rinciannya, penerimaan sebesar Rp 30 juta per bulan dari PDAM, Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan dari PT AUP, Rp 30 juta per bulan dari BPR Klaten, serta Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan dari RSUD Bagas Waras.
Terakhir, klaster kelima berkaitan dengan dugaan pemerasan melalui pemotongan upah pungut.
Pada periode 2025-2026, Hamenang diduga menerima uang dari potongan upah pungut yang disetorkan para pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten. Total penerimaan tersebut mencapai Rp 280 juta.
Taufik menjelaskan, pada 2025 Hamenang menerima potongan upah pungut sebesar Rp 25 juta hingga Rp 50 juta setiap tiga bulan melalui RZI.
Sementara pada 2026, uang yang diterima meningkat menjadi Rp 70 juta setiap tiga bulan, yang juga disalurkan melalui RZI.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya