Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Tugas Pertama Pochettino Di MU: Tumbangkan Liverpool!
- Sore Ini, Garudayaksa FC Incar Kemenangan Ketiga Beruntun
- Xi Jinping: Konfrontasi Negara Besar Bisa Jerumuskan Dunia ke Dalam Kekacauan
- Suroso Isnandar Jadi Dirut PLN, Momentum Perkuat Integritas dan Meritokrasi
- Persib Pesta Gol 6-0, Igor Tolic Banggakan Perjuangan Pemain dan Bobotoh
Ijazah Anggota DPR Disorot, Perlukah Dokumen Pendidikan Dibuka Dan Diverifikasi?
Abdul Fikri Faqih: Penyusunan UU Bukan Individu, Tapi Kolektif
Jumat, 20 November 2026 07:10 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Masyarakat tengah menyoroti ijazah anggota DPR. Ribuan orang ramai-ramai mendesak agar dokumen pendidikan para wakil rakyat tersebut dibuka dan diverifikasi tanpa terkecuali.
Di laman Change.org pada Kamis (19/11/2026) pukul 16.00 WIB, terdapat beberapa petisi terkait desakan tersebut. Salah satunya adalah petisi berjudul “Periksa Semua Ijazah Anggota DPR RI”. Petisi yang dibuat oleh Zul Fitra Wassahua pada 13 November 2025 ini telah memperoleh 12.418 tanda tangan.
Zul Fitra memberikan alasan terkait pembuatan petisi tersebut. Dia merasa terpanggil untuk mewujudkan transparansi dan integritas di dalam lembaga legislatif.
“Selama bertahun-tahun, kita telah menyaksikan berbagai kasus pemalsuan ijazah yang melibatkan pejabat, dan hal ini merusak kepercayaan publik terhadap para wakil rakyat kita. Sebuah langkah konkret harus diambil untuk memastikan bahwa seluruh anggota DPR RI memiliki kelayakan akademis yang sah dan diverifikasi,” tulisnya.
Ada juga petisi serupa di laman Change.org, yakni “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” yang telah memperoleh 31.627 tanda tangan. Petisi ini dibuat oleh Farida Octavia pada 12 November 2026.
Baca juga : FPG MPR Perjuangkan RUU Obligasi Daerah
Farida mengatakan, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif saat ini berada pada titik krusial. Menurutnya, publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, serta diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur dan bebas dari praktik pemalsuan ijazah.
“Yakni kualifikasi yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah,” tulisnya.
Menyikapi desakan masyarakat tersebut, Pimpinan DPR menilai masyarakat sebenarnya sudah dapat menelusuri rekam jejak pendidikan anggota dewan melalui data yang tersedia di KPU.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, informasi mengenai anggota dewan, termasuk saat mereka mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, telah tersedia secara terbuka di KPU. Publik, kata dia, dapat mengakses data tersebut dengan mudah.
“Ya sebenarnya kan dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu di KPU kan terbuka,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Baca juga : Perkuat Indeks, OJK Ketemu MSCI 18 Kali
Ketua Harian Partai Gerindra ini menegaskan, data mengenai rekam jejak anggota dewan sebelum maupun saat menjadi calon anggota legislatif dapat ditelusuri melalui KPU dan kanal resmi lainnya. “Data-data mengenai calon sebelum jadi, pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua,” imbuhnya.
Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Fikri Faqih berpandangan bahwa desakan melalui petisi masyarakat tersebut harus dilihat dari dua sisi, yaitu prinsip keterwakilan dan mekanisme kerja institusi.
“Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu kita menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih, dengan syarat minimal lulusan SMA atau sederajat. DPR adalah cerminan masyarakat yang beragam,” ungkap Fikri Faqih kepada Rakyat Merdeka, Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan bahwa penyusunan undang-undang di DPR bukanlah pekerjaan individu, melainkan kerja kolektif-kolegial yang didukung oleh sistem kuat. “Di DPR ada Badan Keahlian (BK DPR) yang berisi ratusan tenaga ahli, perancang undang-undang, dan peneliti bergelar S2 dan S3,” lanjut dia.
Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, tidak ada salahnya jika data latar belakang pendidikan anggota DPR dibuka.
Baca juga : 3 Kapal Induk AS Siaga di Timur Tengah
Dia menegaskan bahwa jika data tersebut ditutup-tutupi, justru akan muncul kesan bahwa anggota DPR berusaha menyembunyikannya.
“Lagian jadi pejabat publik, yang terpilih karena suara rakyat, kok malah main sembunyi-sembunyi?” tegas Lucius Karus kepada Rakyat Merdeka, Kamis (19/11/2026).
Untuk mengetahui pandangan Abdul Fikri Faqih mengenai desakan masyarakat agar latar belakang pendidikan anggota DPR dibuka kepada publik, berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya