Sebelumnya
Oleh karena itu, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, bagi masyarakat Indonesia, LGBT bukan masalah perbedaan orientasi seksual seperti yang didengungkan para aktivis HAM yang mendukungnya, tetapi merupakan penyimpangan seksual yang melanggar nilai Pancasila, moral agama, dan budaya luhur bangsa.
Hubungan di antara pelaku LGBT, juga dinilainya melanggar UU Perkawinan yang menyebut, perkawinan sah harus di antara beda jenis, yakni antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sesuai tuntunan agama, untuk menjaga keturunan, dan kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara.
Baca juga : Kapolri Jamin Polisi Berikan Pelayanan Maksimal Hadapi Arus Balik Lebaran
"Kita juga punya UU ITE yang mengatur konten media sosial tidak boleh bermuatan pornografi/pornoaksi, tidak boleh berisi hal-hal yang meresahkan, serta melanggar norma dan etika masyarakat," ungkap Jazuli.
Di sinilah, menurutnya, negara harus hadir dengan men
Baca juga : Jokowi Dan Bamsoet Jadi Saksi Pernikahan Putri Hary Tanoe
gingatkan, mengedukasi, hingga mengambil tindakan tegas sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945 serta perintah undang-undang.
Negara harus bergandengan tangan dengan elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, ulama, pendidik, public figure, dan lain-lain, untuk memberi pesan kuat bahwa LGBT adalah masalah serius yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. "Sebaliknya, jangan sampai justru ada kesan permisif dan apologetik," tandas Jazuli. [TIF]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.