RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang membidangi urusan agama, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi jajaran Kementerian Agama yang dalam Raker dengan Komisi VIII DPR RI menyepakati untuk memaksimalkan alokasi sertifikasi tanah gratis yang disediakan oleh Kementerian ATR/BPN juga bagi Madrasah, Pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
Dirinya berharap program itu bisa segera dikoordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN agar dapat direalisasikan secepatnya.
“Saya usulkan kepada Menteri Agama agar kuota sertifikasi tanah gratis bagi masjid dan mushola bisa juga dialokasikan untuk madrasah dan pesantren, dalam rangka mengoptimalkan kuota sertifikasi yang diberikan kepada Kementerian Agama oleh Kementerian ATR/BPN. Alhamdulillah usulan itu disetujui menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI bersama Kemenag,” ucap Hidayat di kompleks Parlemen, Senin (3/2/2025).
Baca juga : Momentum Refleksikan Perjuangan Tiada Akhir
Hidayat mengatakan, berdasarkan keterangan Direktur Pengaturan Tanah ATR/BPN, ada 70.000 kuota sertifikat setiap tahunnya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk rumah ibadah.
Adapun untuk tahap awal tahun 2025 Kemenag mendata 23.721 masjid/mushola. Program itu sangat bermanfaat dan diperlukan oleh lembaga-lembaga pendidikan keagamaan utamanya Pesantren dan Madrasah, apalagi dengan program ini sertifikasi tanah tersebut tidak dipungut biaya.
“Masih banyak sekali Madrasah dan Pesantren yang butuh dibantu pengurusan sertifikat tanah wakafnya," ujar Hidayat.
Baca juga : Pemerintah Ingin Tingkatkan Partisipasi Masyarakat
Menurutnya, dengan adanya program sertifikasi tanah gratis kerja sama antara Kemenag dengan ATR/BPN maka semoga alokasi untuk madrasah dan Pesantren bisa segera direalisasikan sesuai yang telah diputuskan, sehingga aktivitas pendidikan.
Selain soal sertifikasi tanah, HNW juga mengapresiasi Kementerian Agama yang sebelum adanya Inpres 1/2025 terkait efisiensi anggaran, sudah memperoleh tingkat kepuasan tertinggi dari publik menurut salah satu lembaga survei.
Maka dirinya berharap Kementerian Agama bisa melaksanakan Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan dan pelaksanaan program-program Kementerian Agama.
Baca juga : WNI Di Jerman Puji Program Prabowo: Makan Bergizi Gratis Itu Penting
Menurutnya, program penting Kemenag seperti bantuan operasional pada madrasah, Pesantren, rumah ibadah, guru agama termasuk di dalamnya program Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan agenda terdekat yakni pelayanan jamaah haji, yang semuanya merupakan program utama Kemenag
"Alhamdulillah prinsip ini juga disepakati oleh Raker Komisi VIII DPR untuk dilaksanakan oleh Kementerian Agama,” pungkas Hidayat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.