Sebelumnya
“Satu prinsip yang harus tetap dijaga, bahwa desentralisasi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mengakselerasi pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud jika daerah berperan sebagai motor penggerak pembangunan, bukan sekadar eksekutor kebijakan,” tegasnya.
Karena itu, kepala daerah yang baru saja dilantik memikul amanah besar. Harus memastikan bahwa setiap program dan kebijakan di tingkat lokal mesti larut dalam orkestra pembangunan nasional. Tidak boleh ada lagi fragmentasi, tidak boleh ada “raja-raja kecil” yang menari sendiri di atas panggung kekuasaan.
Baca juga : OJK Ajak Anak Muda Bijak Kelola Keuangan
Tamsil mengatakan, pelantikan serentak ini juga menjadi pengingat, bahwa kepemimpinan bukan semata persoalan legitimasi politik, melainkan soal kapasitas, integritas, dan akuntabilitas. Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur urusannya sendiri, namun keleluasaan itu harus diimbangi dengan tanggung jawab yang lebih besar.
Keberhasilan suatu daerah tidak hanya diukur dari kemandiriannya dalam mengelola sumber daya, tetapi juga memotret kontribusinya terhadap pembangunan nasional.
Baca juga : Badan Gizi Nasional Bakal Bangun 5 Ribu Dapur MBG
“Kepala daerah tidak boleh menjadikan otonomi sebagai menara gading kekuasaan yang terpisah dari realitas republik. Sebaliknya, desentralisasi adalah jembatan penghubung kepentingan daerah dengan masa depan bangsa,” wantinya. KAL
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 8, edisi Senin, 24 Februari 2025 dengan judul "Hubungan Pusat Dan Daerah Tak Selalu Mulus DPD Siap Suarakan Kepentingan Daerah"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.