Sebelumnya
Untuk itu, dia mendorong Pemerintah terus meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Termasuk memperkuat pengawasan digital, serta mempersempit ruang gerak pelaku dan jaringan judol yang beroperasi lintas negara. Dengan begitu, Pemerintah bisa terus menekan angka transaksi judi online di Indonesia.
“Penegakan hukum harus konsisten, dan pendekatan edukatif kepada masyarakat juga perlu digencarkan agar tidak ada ruang bagi praktik ini untuk tumbuh kembali,” tegas politikus PKB itu.
Abdullah juga mendorong kepolisian, Komdigi, serta lembaga terkait lainnya untuk memperkuat kerja sama dalam pemblokiran situs dan aplikasi judol, sekaligus menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Termasuk jaringan perbankan atau penyedia layanan pembayaran yang memfasilitasi transaksi ilegal tersebut.
Baca juga : Udang RI Siap Bangkit Lagi
“Jangan beri celah bagi pelaku judol. Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal masa depan generasi bangsa,” tegasnya.
Sebelumnya PPATK mengungkapkan, total perputaran uang atau transaksi judol di Indonesia hingga Oktober 2025 mencapai Rp 155 triliun atau 56 persen dibandingkan nilai transaksi judol pada 2024 yang mencapai Rp 359 triliun. Selain itu, nilai deposit pemain judol di Indonesia juga berhasil ditekan. Jika sebelumnya mencapai Rp 51 triliun, kini nilainya menyusut menjadi Rp 24 triliun pada Oktober 2025.
“Artinya, hingga saat ini kami semua dengan kolaborasi yang sangat kuat, tentunya di bawah arahan Bapak Presiden, telah terjadi penurunan sampai 57 persen transaksi terkait dengan judol,” terang Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Baca juga : Kemen PPPA Gercep Pulihkan Korban Ledakan SMA 72
Penurunan ini diklaim berhasil mengurangi potensi kerugian yang diperkirakan bisa melampaui Rp 1.000 triliun tanpa intervensi Pemerintah. Data PPATK juga menunjukkan penurunan jumlah pemain kategori berpenghasilan rendah atau sekitar Rp 5 juta, yakni sebesar 67,92 persen.
Ivan menambahkan, Pemerintah melalui PPATK dan Komdigi mengintensifkan kolaborasi dengan mitra internasional sebagai strategi penanganan lanjutan. Terlebih mengacu pada pernyataan Presiden dalam Forum APEC Economic Leaders Meeting (AELM), judi merupakan kejahatan terorganisir lintas negara. PYB
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Minggu, 9 November 2025 dengan judul "Transaksi Judi Online Turun Kerja Komdigi Diapresiasi"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.