RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh untuk menjalin perjanjian kerja sama internasional. Selama hal itu dilakukan demi kepentingan negara dan bangsa, serta tetap berpedoman pada politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Pernyataan tersebut disampaikan TB Hasanuddin menanggapi pernyataan resmi Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, yang menyebutkan Indonesia dan Australia telah menyepakati perjanjian bilateral guna memperkuat komitmen kedua negara untuk berkonsultasi di tingkat pemimpin dan menteri mengenai isu-isu keamanan.
Dalam rilisnya, PM Albanese menyatakan bahwa kerja sama tersebut juga mencakup identifikasi dan pelaksanaan kegiatan keamanan yang saling menguntungkan.
Baca juga : Australia-RI Sepakati Perjanjian Keamanan Baru Demi Jaga Stabilitas Kawasan
Serta mekanisme konsultasi jika keamanan salah satu atau kedua negara terancam, termasuk mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil secara individu maupun bersama.
Menanggapi hal itu, TB Hasanuddin menyampaikan, hingga saat ini dokumen resmi perjanjian (treaty) bilateral tersebut belum diterima oleh DPR RI. Sehingga belum dapat dilakukan analisis mendalam terhadap isi dan implikasinya.
“Namun, ada dua catatan penting yang bisa kita pahami dari pernyataan PM Albanese,” ujar TB Hasanuddin, Kamis (13/11/2025).
Baca juga : Presiden Prabowo Dijadwalkan Bertemu Mantan PM Australia Paul Keating Di Sydney
Pertama, kata TB Hasanuddin, frasa kunci yang digunakan dalam pernyataan tersebut adalah ‘konsultasi’. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut masih bersifat diplomasi normatif yang didasari pada niat baik (good will) antara kedua negara, tanpa menimbulkan ketergantungan yang mengikat, dan tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara.
Kedua, lanjutnya, terkait pernyataan kedua negara dapat mempertimbangkan langkah-langkah bersama untuk menghadapi ancaman, Pemerintah Indonesia perlu memberikan penjelasan lebih lanjut agar hal ini tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi kompas diplomasi Indonesia.
“Penjelasan ini penting agar tidak muncul spekulasi bahwa Indonesia tengah membangun aliansi atau pakta pertahanan dengan Australia,” tegasnya.
Baca juga : Pengusaha Australia Lirik Peluang Investasi Rp 380 T
TB Hasanuddin menambahkan, kerja sama pertahanan antarnegara merupakan hal yang wajar, namun harus tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan menjunjung tinggi kepentingan nasional Indonesia di atas segalanya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.