RM.id Rakyat Merdeka - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan Desember 2025 sebagai salah satu periode puncak musim hujan di Indonesia. Intensitas hujan tinggi ini berpotensi menimbulkan bencana.
Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania berharap, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memberi peringatan ke masyarakat guna meminimalisir risiko bencana. Pemerintah daerah (Pemda) juga kudu meningkatkan kewaspadaan. "Peringatan ini bukan untuk menyalahkan Pemda, tapi untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional," ucapnya, kemarin.
Baca juga : Kapolri Kerahkan Pasukan Dan Logistik Ke Titik Terisolir
Dini mengatakan, dengan pendekatan ilmiah, berbasis data, dan koordinasi yang kuat, BNPB dapat memperingatkan Pemda dan masyarakat jauh sebelum bencana datang. BNPB memiliki mandat untuk melakukan koordinasi dan pembinaan.
Karena itu, ketika ada indikasi kebijakan daerah berpotensi memperparah risiko bencana, lembaga tersebut harus mengeluarkan peringatan dini untuk mendorong Pemda memperbaiki tata kelolanya. BNPB, tambah dia, harus memperkuat sistem deteksi dini dengan berbagai cara. Seperti, pemantauan berbasis data menggunakan citra satelit, radar cuaca, serta pemodelan risiko untuk memantau perubahan tutupan lahan dan potensi longsor atau banjir.
Baca juga : AHY Tekankan Penguatan Penanganan Darurat
"BNPB juga perlu mengintegrasikan data pusat dan daerah dengan menyatukan informasi dari BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan dinas daerah untuk memetakan risiko secara real time," imbau anggota Fraksi Nasdem ini.
Dia juga mendesak Pemda mengambil langkah tegas dan terukur. Pengawasan terhadap alih fungsi lahan harus diperketat, terutama di wilayah hulu yang menjadi penyangga ekosistem. Sebab bencana ekologis adalah konsekuensi dari kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan. "Jadi Pemda harus memperbaiki tata kelola, bukan hanya merespons ketika bencana sudah terjadi," ucapnya.
Baca juga : Bukan Sekadar Agenda Rutin, Partai Buruh Jawa Timur Ziarah Ke Makam Marsinah
Dia menyebut serangkaian bencana ekologis yang terjadi di berbagai daerah, seperti Jawa Tengah (Jateng), Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan kondisi lingkungan sudah semakin rentan. Dengan fakta itu, bencana bukan semata-mata fenomena alam, tapi akumulasi dari kerusakan lingkungan dan pengelolaan tata ruang yang belum sepenuhnya berkelanjutan. "Kita perlu melihat kejadian ini sebagai peringatan keras bahwa pengelolaan hulu, perlindungan kawasan resapan, dan tata kelola daerah aliran sungai tidak bisa ditunda lagi," tandasnya.
Anggota Komisi VIII DPR Aprozi Alam menambahkan, BNPB telah mengingatkan masyarakat akan cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi hingga awal Desember mendatang. Kondisi ini memerlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan maksimal dari semua pihak. "Jadi pentingnya langkah-langkah strategis untuk memitigasi bencana di masa depan," ujarnya, kemarin.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.