Sebelumnya
Iklim yang Memanas: Ancaman Nyata, Bukan Propaganda
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa suhu Indonesia telah meningkat ±0,8°C sejak 1981. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menempatkan Asia Tenggara dalam zona pemanasan sekitar 0,14–0,20°C per dekade, atau 0,7–1°C selama 50 tahun terakhir.
Pemanasan ini bukan angka abstrak. Ia terasa sehari-hari: musim yang kacau, gelombang panas yang lebih panjang, dan hujan ekstrem yang meningkat 30–40 persen di banyak wilayah Indonesia.
Bappenas dan BNPB menyebutkan bahwa ±135 juta warga Indonesia kini tinggal di wilayah risiko banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi. Artinya, lebih dari setengah penduduk negeri ini hidup di atas garis bahaya. Seperti membalik sejarah.
Apa yang kita lakukan hari ini, akan dicatat oleh anak cucu kita ke depan. Langkah yang kita pilih sekarang, akan menentukan apakah Indonesia masih layak dihuni dalam 30–50 tahun ke depan.
Baca juga : Arsul Sani Dikuatkan Para Ulama NU Di Tengah Cobaan
Dalam dunia yang kian panas, kita tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini hanya siklus alam. Rentetan bencana yang sama, dari waktu ke waktu, adalah bukti konkret. Apakah harus berdebat lagi soal sebab musababnya? Hukum bisa direkayasa, tapi alam tak pernah bohong.
Deforestasi: Luka Menganga yang Tak Pernah Sembuh
Data dari KLHK dan Global Forest Watch (GFW) menunjukkan bahwa antara tahun 1990 hingga 2015, Indonesia kehilangan 23,7 juta hektare hutan primer dan sekunder. Tahun 2011 menjadi titik terburuk, dengan hilangnya 918.678 hektare hutan dalam satu tahun.
Pada 2015, kebakaran besar melalap sekitar 2,6 juta hektare, meninggalkan kabut asap yang menjangkiti seluruh kawasan Asia Tenggara. Memang pada 2016–2021 angka deforestasi menurun, namun tetap berada pada kisaran 300.000–480.000 hektare per tahun.
Dan sejak 2022 varian datanya kembali naik akibat ekspansi tambang nikel, perkebunan monokultur, dan megaproyek infrastruktur. Penelitian hidrologi oleh CIFOR (Bruijnzeel, 2004), FAO, serta riset klasik Hewlett & Hibbert menunjukkan bahwa hutan tutupan lebat mampu mengurangi 20–50 persen limpasan air hujan, melalui intersepsi tajuk, infiltrasi tanah, dan penyerapan akar.
Baca juga : Eks Direksi ASDP Bebas, KPK Tegaskan Penyidikan Kasus Tetap Berjalan
Ketika hutan rusak, kemampuan itu tinggal 5–20 persen. Artinya, lebih banyak air yang meluncur deras ke hilir, membawa serta tanah, batu, bahkan jiwa manusia. Banjir dan longsor di Sumut–Sumbar–Aceh bukanlah kejutan. Ia adalah respons alam terhadap hutan yang dipangkas dan sungai yang dipersempit.
Utang Kelalaian Itu Kini Menagih
Fix. Bangsa ini sedang membayar utang ekologis yang diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya. Utang yang tidak akan lunas hanya dengan bantuan sosial atau kunjungan pejabat.
Utang lengkap dengan bunganya, yang jauh lebih mahal, bahkan tak terhitung. Utang masa silam, yang harus dibayar oleh generasi yang tak berdosa. Daerah aliran sungai yang dulu kokoh kini rapuh. Hutan yang dulu menjadi spons raksasa kini hanya mampu menyerap sebagian kecil air hujan. Dan suhu lokal yang meningkat memperparah semua risiko.
Inilah saatnya kita tidak lagi memperdebatkan siapa yang salah, siapa yang benar. Sejarah sudah terjadi. Namun jika kita tidak belajar dari sejarah, maka bencana hanyalah ulangan ujian yang jawabannya tidak pernah kita kerjakan.
Baca juga : PP Himi Persis Apresiasi Kapolri dalam Pemberdayaan Perempuan
Green Democracy: Kompas Moral Indonesia di Abad Perubahan Iklim
Green Democracy adalah paradigma baru yang harus menjadi fondasi keputusan publik di Indonesia. Demokrasi yang tidak hanya mendengar suara rakyat, tetapi juga suara bumi.
Demokrasi yang berpikir menjaga masa depan, setelah belajar dari kesalahan masa lalu. Suara hutan yang ditebang, suara sungai yang meluap, suara gunung yang retak, dan suara generasi mendatang yang menunggu apakah kita akan bijak atau lalai.
Keputusan pembangunan tidak boleh lagi hanya menimbang pertumbuhan ekonomi. Ia harus menghitung biaya ekologis dan risiko masa depan. Harus balance. Seimbang, selaras. Harmoni. Itu adalah nilai-nilai original, asli budaya yang diturunkan nenek moyang kita.
Green Democracy adalah cara agar bangsa ini tetap memiliki masa depan. Karena ini bukan tentang hutan yang ditebang, tetapi tentang masa depan yang ikut lenyap. Kita mewarisi bumi dari leluhur, tetapi meminjamnya dari anak cucu. Dan kita tidak boleh mengembalikannya dalam keadaan rusak.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.