RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Sari Yuliati membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026), bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria.
Rakernas diikuti kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota. Pada sesi pembukaan, pengurus AKSI memaparkan visi dan misi organisasi, sebelum forum dilanjutkan untuk merumuskan sikap bersama atas persoalan yang dihadapi desa.
Dasco menyampaikan, rangkaian Rakernas akan bermuara pada rekomendasi bagi Pemerintah. "Setelah Rakernas, mereka akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah melalui Menteri Desa," kata Dasco.
Baca juga : DPR Setujui Revisi UUPA Jadi Usul Inisiatif, Simak Catatan Dari 8 Fraksi Berikut
Yandri Susanto menyatakan, kementeriannya menanti rekomendasi tersebut sebagai bahan penyelarasan program pembangunan desa. Ia mengapresiasi Pimpinan DPR yang memberi ruang bagi forum nasional kepala desa di Kompleks Parlemen.
"Program Pak Prabowo banyak sekali di desa, ada Kopdes, ada BUMDes, ada desa tematik," ucapnya.
Ia menyebut tiga sasaran yang dituju, yakni membangun Indonesia dari desa, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi. Hasil Rakernas juga akan dilaporkan kepada Pimpinan DPR.
Baca juga : Tok! RUU Administrasi Kependudukan Disetujui DPR, NIK Jadi Identitas Tunggal
Ketua Umum AKSI Irawadi menilai, pertemuan itu memperpendek jarak antara Pemerintah Desa, Pemerintah Pusat, dan Parlemen.
"Saya kepala desa, pemerintahan terbawah, tapi bisa berkomunikasi dengan Pimpinan DPR, juga Menteri. Ini hal yang sangat kami banggakan," tuturnya. Irawadi menambahkan, AKSI siap mendukung program Pemerintah.
Rekomendasi hasil Rakernas akan disampaikan kepada Pemerintah melalui Kementerian Desa dan PDT serta dilaporkan kepada Pimpinan DPR, sehingga aspirasi dari daerah memiliki saluran resmi menuju pembahasan kebijakan di pusat.
Baca juga : DPR Dorong Penanganan Terpadu Karhutla dan Kebencanaan Lintas Kementerian
Melalui pembukaan Rakernas ini, DPR menempatkan desa sebagai bagian dari agenda kerjanya dan menjaga saluran komunikasi dengan pemerintahan desa tetap terbuka, agar kebijakan yang disusun di pusat berpijak pada kebutuhan warga.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.