Sebelumnya
Senada, Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim mendorong penguatan fasilitas pengujian dan standardisasi agar IKM lebih mudah memenuhi SNI. Kemudahan akses laboratorium pengujian jadi perhatian utama karena ketiadaan fasilitas uji terdekat membuat pelaku usaha harus mengeluarkan biaya serta waktu ekstra.
Pelaku industri di Jawa Timur, misalnya, harus melakukan pengujian hingga ke Yogyakarta demi memenuhi persyaratan sertifikasi SNI. Kondisi itu berpotensi membuat proses sertifikasi terhenti karena para pelaku usaha harus menanggung tambahan beban biaya operasional dan waktu pengujian yang cukup lama.
Jawa Timur sebagai basis industri besar, menurut Chusnunia semestinya memiliki fasilitas laboratorium pengujian lengkap agar kebutuhan standardisasi produk dapat dilayani di daerah.
Baca juga : Wapres Kunjungi Anak-anak Yang Dirawat Di Berastagi
“Ini jadi pekerjaan rumah bagi BSN untuk melengkapi laboratorium setempat, sehingga proses sertifikasi SNI tidak terkendala jarak ke provinsi lain,” ucapnya.
Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menambahkan, ada beberapa IKM pangan yang saat ini terkendala sertifikasi SNI akibat jauhnya lokasi uji laboratorium. Untuk itu Pemerintah dan BSN didorong untuk mempermudah sertifikasi demi mendukung pencapaian target Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.
Selain masalah sertifikasi, kondisi industri menengah saat ini juga masih menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku serta penurunan serapan pasar. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, ketersediaan stok bahan baku sebenarnya masih relatif ada. Tapi harganya mengalami lonjakan kenaikan mencapai 12 persen.
Baca juga : Desa Migran Emas Jadi Pertahanan Benteng PMI
Untuk itu, pelaku IKM diimbau bisa mengoptimalkan pemanfaatan berbagai program Pemerintah. Termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas, serta daya saing usaha. “Kegiatan produksi masih berjalan, namun tingkat serapan produk masyarakat di beberapa wilayah saat ini mengalami penurunan,” jelasnya.
Sebelumnya Kemenperin menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di berbagai daerah guna memperkuat akses IKM terhadap layanan sertifikasi SNI. Langkah kolaborasi itu jadi kunci utama karena para pelaku IKM secara alami jauh lebih dekat dengan dinas perindustrian di daerah masing-masing. PYB
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Minggu, 13 September 2026 dengan judul "Sarankan Optimalkan Fasilitas Pengujian Komisi VII Minta Kemenperin Bantu IKM Atasi Kendala SNI"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.