Sebelumnya
Selain itu Anggota Badan Pengkajian MPR RI dari unsur DPD RI, Denty Eka Widi Pratiwi menekankan perlunya strategi kebudayaan dan pendekatan ekonomi politik yang relevan bagi generasi muda (Gen Z) agar nilai-nilai Demokrasi Pancasila tetap menjadi pedoman hidup berbangsa di era keterbukaan informasi.
"Anak-anak muda dan Gen Z hari ini sangat mudah terpengaruh oleh budaya hedonisme di media sosial serta perbandingan gaya hidup luar negeri. Tugas kita bersama adalah merumuskan bagaimana Demokrasi Pancasila dapat secara riil mewarnai kehidupan sosial-ekonomi mereka, sehingga cita-cita para founding fathers dapat terus dilanjutkan oleh generasi penerus," tegas Senator asal Jawa Tengah tersebut.
Kemudian Anggota Badan Pengkajian MPR RI, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan menyoroti degradasi kualitas demokrasi di Indonesia (backsliding democracy) serta melebarnya jarak antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif yang terjadi dari hulu hingga hilir.
"Dari hasil diskusi dengan para pakar, hampir semua menyimpulkan kita mengalami backsliding democracy. Di tingkat hulu, partai politik tidak siap dan ujung-ujungnya terjebak menjadi partai kartel bersaing saat pemilu, lalu bergabung kembali tergantung keputusan elit dan kekuasaan. Di sisi lain, kelompok penekan seperti kampus, ormas, hingga organisasi profesi buruh dan tani hampir tidak berfungsi melakukan kontrol," papar Kelakan.
Baca juga : Badan Pengkajian MPR RI Ingatkan Pentingnya Demokrasi Pancasila
Tidak hanya itu, Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Erna Sari Dewi, mengimbau agar cara pandang terhadap kedaulatan rakyat kini diperluas dengan memperhatikan dinamika ruang publik digital yang telah bergeser dari sekadar pertukaran informasi menjadi arena konsolidasi politik, kritik, hingga perlawanan publik (veto sosial).
“Ruang digital saat ini mengalami kerentanan akibat manipulasi algoritma dan operasi disinformasi yang terkoordinasi. Namun, di sisi lain, ini adalah cermin dari berkembangnya partisipasi politik masyarakat yang harus diwadahi secara sehat oleh negara,” ujar Erna Sari Dewi.
Baca juga : Abidin Fikri Soroti 120 Tenaga OP Irigasi Masih Berstatus PHL
Melalui FGD ini, Badan Pengkajian MPR mengumpulkan seluruh masukan komprehensif dari para pakar guna merumuskan rekomendasi strategis bagi pimpinan MPR.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan perbaikan implementasi undang-undang hingga praktik ketatanegaraan di lapangan agar tetap setia pada cita-cita para pendiri bangsa.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.