RM.id Rakyat Merdeka - “Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan.” — Ir. Soekarno.
Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana janji pembangunan, stabilitas politik, dan penegakan hukum berjalan seiring dengan cita-cita demokrasi.
Di tengah berbagai capaian yang patut diapresiasi, tantangan untuk menjaga independensi hukum, memperkuat kualitas demokrasi, dan memastikan pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata tetap menjadi pekerjaan besar yang perlu mendapat perhatian bersama.
Pesan Bung Karno tentang dunia yang damai dan penuh persaudaraan tetap relevan sebagai kompas moral bagi setiap pemimpin bangsa.
Cita-cita tersebut tidak hanya menuntut pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghendaki keadilan, penghormatan terhadap konstitusi, serta kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat.
Sejak dilantik pada Oktober 2024, Prabowo-Gibran membawa agenda keberlanjutan pembangunan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Dalam dua tahun perjalanan pemerintahan, berbagai kebijakan strategis, langkah politik, dan program ekonomi dijalankan untuk mendorong kemajuan nasional.
Namun, setiap kepemimpinan tentu memiliki tantangan dan ruang untuk perbaikan. Karena itu, evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dilakukan secara objektif dengan melihat tiga aspek utama, yakni hukum, politik, dan ekonomi.
Hukum: Memperkuat Penegakan, Menjaga Konstitusi
Hukum merupakan fondasi penting bagi negara demokratis yang berkeadaban. Dalam dua tahun terakhir, upaya modernisasi sistem peradilan dan penguatan penegakan hukum menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan.
Digitalisasi layanan peradilan berpotensi meningkatkan efisiensi birokrasi, memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, sekaligus memperkuat transparansi pelayanan publik.
Di sisi lain, upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi juga layak mendapat perhatian.
Baca juga : Bambang Patijaya Apresiasi 2 Tahun Prabowo-Gibran, Kemandirian Energi Menguat
Pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pengembalian kerugian negara, merupakan langkah penting dalam melindungi kepentingan publik.
Penanganan perkara korupsi tata niaga komoditas timah, misalnya, menunjukkan pentingnya penelusuran dan penyitaan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Uang tunai, logam mulia, kendaraan mewah, hingga aset bernilai tinggi lainnya menjadi bagian dari upaya penegak hukum untuk memulihkan kerugian negara.
Langkah serupa juga terlihat dalam upaya penertiban aset terkait obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut membutuhkan konsistensi, koordinasi antarlembaga, dan kepastian hukum agar pemulihan aset dapat memberikan manfaat nyata bagi negara.
Ke depan, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh besarnya nilai aset yang berhasil dipulihkan.
Transparansi proses, akuntabilitas kelembagaan, dan kepastian hukum juga harus menjadi ukuran utama.
Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu terus memberi perhatian terhadap persoalan konstitusional yang masih menjadi perbincangan publik.
Berbagai polemik mengenai persyaratan administratif dan rekam jejak pejabat publik juga menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat perlu dirawat melalui keterbukaan dan penjelasan yang memadai.
Dalam negara demokratis, persoalan semacam ini perlu dijawab melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang transparan, bukan semata-mata melalui perdebatan politik.
Baca juga : Dua Tahun Prabowo-Gibran, Menjaga Momentum Pembenahan Penegakan Hukum
Oleh karena itu, agenda penegakan hukum ke depan perlu berjalan beriringan dengan penguatan integritas konstitusi.
Pemerintah memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya efektif dalam menindak pelanggaran, tetapi juga berdiri independen dari kepentingan kekuasaan.
Supremasi hukum yang kuat akan tumbuh ketika seluruh warga negara, tanpa terkecuali, memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum.
Prinsip inilah yang menjadi salah satu fondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Politik: Stabilitas Perlu Diimbangi Pengawasan
Dalam bidang politik, Prabowo Subianto memperlihatkan kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik nasional.
Koalisi pemerintahan yang luas memberi ruang bagi konsolidasi politik dan dapat mendukung kesinambungan berbagai agenda pembangunan, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Stabilitas politik tentu merupakan modal penting bagi pemerintah untuk menjalankan program strategis. Namun, stabilitas yang sehat perlu berjalan seiring dengan keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif.
Dalam demokrasi, perbedaan pandangan bukanlah hambatan bagi pembangunan. Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara konstruktif dapat menjadi sarana untuk memperbaiki kebijakan dan mencegah munculnya keputusan yang kurang mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, besarnya dukungan politik di parlemen perlu diimbangi dengan komitmen terhadap fungsi pengawasan legislatif.
Pemerintah juga perlu membuka ruang dialog dengan kelompok masyarakat sipil, akademisi, organisasi profesi, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Kekuasaan yang terkonsolidasi memang dapat mempercepat pengambilan keputusan. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, konsolidasi tersebut berisiko mengurangi ruang deliberasi dan mempersempit kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Baca juga : Baleg Usulkan UU Anti-Bullying
Dalam konteks ini, gaya komunikasi kepemimpinan menjadi faktor penting. Pesan-pesan patriotisme dan ajakan menjaga stabilitas nasional akan lebih kuat apabila disertai keterbukaan terhadap kritik dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat.
Pendekatan yang tegas tidak harus menutup ruang dialog. Justru, kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang mampu mendengarkan perbedaan, mempertimbangkan berbagai masukan, dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan bersama.
Gibran Rakabuming Raka, sebagai representasi generasi muda dalam kepemimpinan nasional, juga memiliki kesempatan untuk memperlihatkan kontribusi yang lebih substantif dalam perumusan kebijakan publik.
Kehadiran generasi muda di pucuk pemerintahan idealnya diikuti oleh gagasan yang matang, kemampuan memahami persoalan secara mendalam, serta komunikasi publik yang berbasis pada argumentasi dan data.
Bung Karno pernah menyampaikan keyakinannya terhadap kekuatan generasi muda untuk mengubah dunia.
Semangat tersebut tetap relevan, tetapi perlu diterjemahkan melalui kerja nyata, kapasitas intelektual, dan keberanian menawarkan solusi atas persoalan bangsa.
Dengan demikian, keberhasilan kepemimpinan Prabowo-Gibran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjaga stabilitas politik, tetapi juga oleh kesediaan memperkuat institusi demokrasi.
Stabilitas yang disertai pengawasan dan partisipasi publik akan menjadi fondasi yang lebih kokoh bagi pembangunan jangka panjang.
Selanjutnya
Ekonomi: Pertumbuhan Harus Dirasakan Masyarakat
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.