RM.id Rakyat Merdeka - Senayan mendorong Indonesia dan Singapura memperkuat kerja sama dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya itu difokuskan untuk menelusuri keterlibatan korporasi, struktur kepemilikan perusahaan, serta aliran dana lintas negara secara mendalam.
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mengatakan, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan jadi bagian komunikasi strategis kedua negara. Hubungan Indonesia dan Singapura di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, serta stabilitas kawasan telah berjalan erat. Untuk itu, publik diminta tidak berspekulasi mengenai agenda spesifik karena pembicaraan berlangsung tertutup.
Menurutnya, dalam konteks diplomasi, pertemuan itu bisa jadi momentum membahas persoalan yang membutuhkan perhatian serius. “Arahan politik tingkat tinggi diperlukan untuk mendorong penyelesaian isu strategis bersama secara proporsional dan berkelanjutan,” terangnya, Jumat (30/10/2026).
Terkait karhutla, kerja sama Indonesia dan Singapura perlu diperkuat setelah kesepakatan pembentukan satuan tugas bersama. Penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman di lapangan. Aspek pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat juga perlu disentuh secara tegas dan konsisten sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Baca juga : Tito Ajak Pemda Berlomba Sukseskan Program MBG
Kata dia, pertukaran informasi, penelusuran transaksi keuangan, dan kerja sama pembuktian diperlukan ketika ada keterkaitan kepemilikan perusahaan serta pendanaan lintas negara. Di saat yang sama, kerja sama itu harus menghormati kedaulatan hukum masing-masing negara. “Perbedaan yurisdiksi tidak boleh jadi tempat berlindung bagi pelaku yang merugikan lingkungan dan masyarakat,” ingatnya.
Selain itu, Sukamta mendorong hubungan investasi Indonesia dan Singapura diarahkan untuk memperkuat industri nasional. Fokusnya mencakup transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah menyambut investasi, tapi manfaatnya harus lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia secara nyata.
Dalam konteks kawasan, kedua negara perlu memperkuat kerja sama menjaga stabilitas Asia Tenggara menjelang keketuaan Singapura di ASEAN pada 2027. ASEAN wajib mampu menjaga kemandirian di tengah persaingan kekuatan besar. Kemampuan produksi, teknologi, dan daya saing kawasan juga harus terus ditingkatkan bersama secara berkelanjutan.
Sukamta menegaskan, hubungan Indonesia dan Singapura perlu terus diperkuat berdasarkan prinsip saling menghormati, kesetaraan, dan keuntungan bersama. Bagi Indonesia, ukuran keberhasilan diplomasi bukan sekadar seberapa erat hubungan dengan negara lain. “Keberhasilan itu diukur dari seberapa besar manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan rakyat Indonesia,” ucapnya.
Baca juga : KNMP Jadi Penggerak Perekonomian Pesisir
Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai, satgas bersama Indonesia dan Singapura untuk karhutla jadi momentum memperkuat pertukaran informasi dan penegakan hukum. Pihak yang terbukti bertanggung jawab wajib diproses tegas. Kerja sama perlu mengedepankan kepentingan nasional, penghormatan hukum, dan hubungan bilateral setara.
Dave memandang, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Balakrishnan jadi langkah menjaga komunikasi dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Apalagi, Indonesia dan Singapura merupakan negara tetangga dengan kepentingan bersama di berbagai bidang. Dialog itu diharapkan menjaga hubungan tetap konstruktif dan saling menguntungkan.
Dialog di tingkat pimpinan kedua negara, menurutnya, diperlukan untuk membahas perbedaan, mencari solusi, dan menjaga hubungan bilateral tetap berjalan baik. Diplomasi itu jadi kesempatan bagi Indonesia menegaskan kepentingan nasional secara terbuka dan proporsional. Pendekatan diharapkan memperkuat pemahaman bersama serta menjaga komunikasi tetap berjalan efektif dan produktif.
Posisi tawar Indonesia, sambungnya, tidak semata-mata ditentukan oleh satu pertemuan, melainkan oleh konsistensi sikap dan kekuatan kepentingan nasional. Kemampuan membangun kerja sama saling menguntungkan juga jadi penentu utama. “Hubungan bilateral baik harus dibangun atas dasar kesetaraan, saling menghormati kedaulatan, serta pemahaman kepentingan masing-masing negara,” ujarnya.
Baca juga : Gerindra Kawal Pemerataan Akses Kesehatan Masyarakat
Dalam konteks penanganan karhutla lintas batas, dia menegaskan, pembentukan satgas bersama perlu diikuti langkah konkret di lapangan. Pertukaran informasi wajib diperkuat secara sistematis dan berkelanjutan. Penegakan hukum terhadap pihak terbukti bertanggung jawab juga harus dijalankan konsisten sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. PYB
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Minggu, 1 November 2026 dengan judul "Atasi Masalah Karhutla DPR: Indonesia-Singapura Perlu Perkuat Kerja Sama"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.