RM.id Rakyat Merdeka - Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut akan membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya, termasuk mengungkap pihak yang berada di balik praktik tersebut serta motifnya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, rapat baru dapat dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026), karena masa persidangan DPR baru dibuka pada Selasa (10/11/2026).
Baca juga : Penyadapan Tak Pengaruhi Fundamental Ekonomi
“Rapat Kerja tersebut akan dipimpin langsung oleh saya selaku Ketua Komisi III, didampingi para wakil ketua yaitu Rano Alfaath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, dan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazaruddin Dek Gam,” kata Habiburokhman melalui keterangan yang diterima redaksi, Minggu (8/11/2026).
Dia menegaskan, Komisi III akan mengawal penanganan kasus tersebut hingga seluruh fakta terungkap.
“Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” pungkasnya.
Baca juga : Cepat Tuntaskan Kasus Penyadapan Presiden!
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh penting lainnya mencuat ke publik pada 2 November 2026.
Dugaan praktik penyadapan yang berlangsung sejak 2025 hingga 2026 itu menyeret empat perwira tinggi (Pati) aktif Polri sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial LSP, ASN, EHS, dan SU.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.