Sebelumnya
Meskipun berbagai teladan tersebut patut dibanggakan, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa nilai-nilai kepahlawanan sedang menghadapi tantangan serius.
Ada paradoks yang harus kita akui. Di satu sisi, kita sangat bangga mengenang para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa.
Namun, di sisi lain, kehidupan berbangsa masih dihadapkan pada praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, lemahnya keteladanan, dan perilaku yang mengutamakan kepentingan pribadi.
Kita mengagungkan kejujuran dalam pidato, tetapi masih menemukan toleransi terhadap kecurangan dalam praktik.
Kita berbicara tentang pengabdian, tetapi tidak sedikit pejabat yang memandang jabatan sebagai kesempatan memperoleh fasilitas dan keuntungan.
Kita menggaungkan persatuan, tetapi perbedaan sering dimanfaatkan sebagai alat untuk membangun permusuhan.
Kritik ini bukan untuk menafikan seluruh capaian bangsa, apalagi menggeneralisasi bahwa semua pejabat, aparat, atau ASN tidak berintegritas.
Justru karena masih banyak orang baik yang bekerja dengan sungguh-sungguh, perilaku menyimpang tidak boleh dibiarkan merusak kehormatan profesi dan institusi.
Data resmi Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan gambaran yang patut direnungkan.
Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, skor integritas nasional tercatat sebesar 72,32.
KPK menyatakan angka tersebut masih berada dalam kategori rentan korupsi, dengan kategori rentan berada di bawah skor 73.
Dalam data yang dipublikasikan KPK, rata-rata indeks pemerintah daerah tercatat 71,33, sedangkan kementerian dan lembaga mencapai 77,19.
Angka tersebut bukan berarti seluruh institusi atau pegawai pemerintah melakukan korupsi.
SPI merupakan instrumen untuk memotret risiko dan kondisi integritas melalui penilaian yang mencakup berbagai perspektif.
Namun, capaian tersebut memberikan sinyal bahwa upaya membangun pemerintahan yang bersih masih menghadapi persoalan mendasar.
Persoalan serupa juga terlihat di lingkungan peradilan. Data yang dipublikasikan dalam kanal JDIH Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sepanjang 2024 terdapat 206 sanksi disiplin terhadap hakim dan aparatur peradilan, terdiri atas 79 sanksi berat, 31 sanksi sedang, dan 96 sanksi ringan.
Angka tersebut seharusnya menjadi bahan introspeksi serius. Peradilan yang diharapkan menjadi benteng terakhir pencarian keadilan justru harus memastikan dirinya bebas dari pelanggaran integritas.
Tidak boleh ada kompromi terhadap praktik memperjualbelikan keadilan. Tidak boleh ada ruang bagi hakim yang memanfaatkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, jaksa yang mempermainkan proses penegakan hukum, polisi yang menyalahgunakan kekuasaan, maupun pejabat yang menjadikan anggaran publik sebagai sumber keuntungan.
Kritik harus disampaikan secara tegas: bangsa ini tidak kekurangan orang yang pandai berbicara tentang integritas, tetapi masih membutuhkan lebih banyak orang yang berani mempertaruhkan kepentingan pribadinya demi mempertahankan integritas.
Krisis integritas dan pudarnya nilai-nilai kepahlawanan ternyata tidak hanya terjadi di sektor hukum dan birokrasi, tetapi juga merambah sektor-sektor krusial lainnya, khususnya pendidikan dan kesehatan.
Di bidang pendidikan, bangsa ini dihadapkan pada persoalan moral berupa maraknya praktik kecurangan akademik, seperti perjokian skripsi, tesis, dan jurnal, hingga tingginya kasus kekerasan atau perundungan (bullying) di institusi pendidikan.
Mengacu pada data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) maupun Kementerian Pendidikan dalam rentang 2023-2024, kasus perundungan di lingkungan sekolah dan kampus berada pada angka yang mengkhawatirkan.
Kondisi tersebut justru mencederai marwah institusi pendidikan sebagai tempat persemaian karakter.
Baca juga : Kepahlawanan Era Kini, Ketangguhan Bangsa, dan Energi Ketahanan Nasional
Sementara itu, di bidang kesehatan, cita-cita keadilan sosial masih menghadapi persoalan ketimpangan distribusi tenaga medis spesialis di daerah tertinggal serta tantangan gizi buruk.
Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting nasional masih berada di angka 21,5 persen.
Kondisi empiris ini menuntut pengorbanan ekstra dan panggilan nurani dari para tenaga kesehatan untuk bersedia mengabdi di pelosok negeri demi menyelamatkan masa depan generasi penerus, bukan sekadar mengejar kenyamanan karier di kota besar.
Mengapa kondisi seperti ini dapat terjadi? Pertama, berkembangnya pragmatisme dan budaya transaksional dalam kehidupan masyarakat.
Nilai kejujuran kerap dikalahkan oleh anggapan bahwa hasil lebih penting daripada cara memperolehnya.
Keberhasilan diukur dari kekayaan, jabatan, akses kekuasaan, dan kedekatan dengan pihak tertentu, bukan dari proses yang bermartabat.
Akibatnya, tindakan menyimpang perlahan-lahan dinormalisasi. Pemberian uang untuk mempercepat pelayanan dianggap lumrah. Penggunaan koneksi pribadi untuk mendapatkan fasilitas dianggap sebagai kewajaran.
Praktik nepotisme diperlakukan sebagai urusan internal, bahkan terkadang dibungkus dengan dalih loyalitas.
Kedua, lemahnya keteladanan kepemimpinan. Nilai integritas tidak cukup disampaikan melalui aturan atau slogan.
Pemimpin harus menjadi contoh nyata. Ketika pimpinan meminta bawahannya jujur, tetapi dirinya sendiri melanggar aturan, pesan moral tersebut kehilangan makna.
Ketiga, masih adanya kesenjangan antara nilai yang diajarkan dan perilaku yang dipraktikkan. Pendidikan Pancasila, agama, etika, dan kewarganegaraan seharusnya membentuk karakter.
Namun, pendidikan karakter akan kehilangan daya apabila anak-anak melihat praktik ketidakjujuran justru memberikan keuntungan dalam kehidupan nyata. Keempat, lemahnya konsistensi penegakan hukum.
Sanksi yang tidak setara, pengawasan yang tidak independen, dan perlindungan terhadap pihak yang memiliki kekuasaan dapat menciptakan persepsi bahwa hukum dapat dinegosiasikan.
Apabila pelanggaran hanya ditindak tegas terhadap pihak yang lemah, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan. Kelima, menguatnya individualisme dan pudarnya kepedulian sosial.
Sebagian orang semakin sibuk dengan keberhasilan pribadi tanpa memperhatikan dampak tindakannya terhadap kehidupan bersama.
Padahal, nasionalisme tidak akan tumbuh kuat dalam masyarakat yang hanya peduli kepada dirinya sendiri.
Inilah tantangan sesungguhnya bagi semangat kepahlawanan masa kini. Kita mungkin tidak lagi berhadapan dengan tentara asing, tetapi menghadapi ancaman dari dalam diri sendiri: keserakahan, ketidakjujuran, ketidakpedulian, dan hilangnya keberanian moral.
Pancasila sebagai Kompas Perjuangan Generasi Masa Kini
Untuk mengembalikan nilai-nilai kepahlawanan, kita tidak perlu mencari ideologi atau pedoman baru. Indonesia telah memiliki dasar negara yang mengandung nilai-nilai luhur untuk membangun karakter bangsa, yaitu Pancasila.
Namun, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai rangkaian kalimat yang dihafal saat upacara, dicetak pada dinding kantor, atau disampaikan dalam pidato kenegaraan.
Pancasila harus menjadi pedoman perilaku dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sosial.
Hal ini harus tercermin, antara lain, dalam sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang merupakan tujuan yang harus terus diperjuangkan.
Tidak dapat disebut sebagai keberhasilan kemerdekaan apabila sebagian masyarakat menikmati kemakmuran, sementara sebagian lainnya kesulitan memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan hidup yang layak.
Dengan demikian, semangat kepahlawanan dan Pancasila mempunyai hubungan yang sangat erat.
Baca juga : Megawati dan Gerakan Peduli Sampah
Para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan berdasarkan kesadaran tentang martabat manusia, persatuan, dan cita-cita keadilan.
Generasi sekarang harus meneruskan perjuangan tersebut melalui tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Namun, penguatan nilai Pancasila tidak cukup dilakukan dengan pendekatan seremonial dan indoktrinatif.
Nilai-nilai itu harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan sistem yang memastikan perilaku baik memperoleh ruang, sedangkan perilaku menyimpang mendapatkan konsekuensi.
Mahasiswa dan Heroisme Intelektual: Pewaris Semangat Arek-Arek Surabaya
Pada akhirnya, peringatan Hari Pahlawan harus membawa kita pada sebuah kesadaran bahwa perjuangan Indonesia tidak pernah selesai.
Dahulu, para pahlawan menghadapi senjata dan kekuatan militer untuk mempertahankan kemerdekaan. Sekarang, kita menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks.
Mulai dari ketimpangan ekonomi, krisis integritas, perubahan teknologi, degradasi lingkungan, disinformasi, hingga tantangan global yang menuntut kemampuan bangsa untuk beradaptasi.
Setiap zaman memiliki medan perjuangannya sendiri. Tidak semua orang harus menjadi tentara, menduduki jabatan publik, atau dikenal sebagai tokoh nasional. Namun, setiap orang memiliki ruang untuk berkontribusi.
Di tengah kepungan krisis multidimensi yang berakar pada pragmatisme, hilangnya integritas, dan pudarnya kepedulian sosial, peran pemuda, khususnya mahasiswa, menjadi kunci penentu arah masa depan bangsa.
Mahasiswa sejatinya merupakan pewaris semangat juang arek-arek Surabaya. Jika pada 1945 para pemuda dan laskar perjuangan merespons ultimatum penjajah dengan mempertaruhkan nyawa dan mengangkat senjata, maka panggilan sejarah hari ini menuntut mahasiswa mengusung heroisme intelektual dan moral.
Selama ini, mahasiswa kerap mendapat pujian dan sanjungan karena selalu menjadi tumpuan harapan dalam membela rakyat, menyampaikan kritik, dan memelopori perubahan.
Namun, heroisme tersebut tidak boleh berhenti sebagai romantisme gerakan mahasiswa.
Ia harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Kepahlawanan mahasiswa masa kini harus diwujudkan melalui keberanian menolak praktik korupsi, membela rakyat miskin yang tertindas, melawan oligarki, menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah.
Juga, menolak praktik perjokian akademik, menjauhi plagiarisme, serta memutus mata rantai kekerasan dan perundungan yang mencederai marwah institusi pendidikan.
Lebih dari itu, nalar kritis mahasiswa harus diwujudkan dengan turun langsung ke akar rumput, mengawal kebijakan publik berdasarkan riset dan pemahaman hukum yang valid.
Serta, melahirkan inovasi yang menjawab persoalan riil masyarakat di bidang kesehatan maupun pendidikan.
Semua itu dapat dilakukan melalui berbagai bentuk gerakan dan advokasi positif yang selama ini menjadi bagian dari tradisi perjuangan mahasiswa.
Mahasiswa harus berani menjadi antitesis terhadap budaya instan yang merusak tatanan. Mereka tidak boleh terjebak dalam pragmatisme, apalagi menjadikan idealisme sekadar alat untuk memperoleh popularitas dan kepentingan sesaat.
Harus disadari secara mendalam bahwa mahasiswa yang konsisten menjaga kejujuran akademik di ruang kelas dan merawat empati terhadap penderitaan rakyat hari ini merupakan salah satu jaminan penting bagi lahirnya pemimpin, penegak hukum, dan pejabat negara yang tidak akan mengkhianati amanah konstitusi pada masa depan.
Jangan Hanya Pandai Mengenang, tetapi Berani Melanjutkan Perjuangan
Kita harus berhenti menganggap bahwa kepahlawanan hanya milik orang-orang besar.
Sejarah memang mencatat nama para tokoh, tetapi sesungguhnya kekuatan bangsa juga dibangun oleh jutaan manusia biasa yang menjalankan tanggung jawab luar biasa.
Hari Pahlawan bukan panggilan untuk kembali mengangkat senjata, melainkan panggilan untuk mengangkat kualitas moral bangsa.
Kita tidak membutuhkan peperangan untuk membuktikan nasionalisme. Kita membutuhkan keberanian untuk melawan segala bentuk perilaku yang merusak kehidupan bersama.
Baca juga : Ketua Banggar Apresiasi Reformasi Bursa Saham Oleh OJK
Kita tidak membutuhkan lebih banyak pidato tentang antikorupsi apabila perilaku koruptif masih dilindungi.
Kita tidak membutuhkan lebih banyak slogan tentang keadilan apabila hukum masih dapat diperjualbelikan.
Kita tidak membutuhkan lebih banyak seruan persatuan apabila perbedaan masih dijadikan komoditas untuk memecah belah masyarakat.
Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk mempraktikkan seluruh nilai tersebut secara konsisten.
Pada peringatan Hari Pahlawan 10 November, ada baiknya kita kembali membayangkan bagaimana perasaan para pejuang apabila mereka menyaksikan Indonesia hari ini.
Apakah mereka akan bangga melihat kemerdekaan yang telah kita rawat? Apakah pengorbanan mereka telah terbayar melalui hadirnya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera?
Ataukah mereka justru akan bertanya mengapa bangsa yang dahulu bersatu menghadapi penjajahan sekarang masih harus berjuang melawan keserakahan, ketidakadilan, dan pengkhianatan terhadap amanah rakyat?
Pertanyaan itu mungkin terasa keras. Namun, justru pertanyaan semacam itulah yang dibutuhkan agar peringatan Hari Pahlawan tidak kehilangan daya kritisnya.
Kita tidak boleh menjadikan para pahlawan sekadar objek yang terus dipuji, sementara nilai perjuangannya diabaikan.
Penghormatan tertinggi kepada para pahlawan bukanlah banyaknya karangan bunga yang diletakkan di makam mereka, melainkan kesungguhan generasi penerus dalam menjaga cita-cita yang mereka perjuangkan.
Api perjuangan Bung Tomo tidak seharusnya padam setelah suara pidatonya berhenti.
Api itu harus terus hidup di ruang pengadilan ketika seorang hakim menolak suap, di kantor pemerintahan ketika seorang ASN menolak manipulasi, di jalan raya ketika seorang polisi menegakkan hukum tanpa transaksi, di ruang kelas ketika seorang guru mendidik dengan ketulusan, dan di tengah masyarakat ketika seseorang memilih membantu sesama daripada hanya memikirkan dirinya sendiri.
Semangat itulah yang harus terus kita rawat. Pahlawan mungkin telah gugur, tetapi nilai-nilai kepahlawanan tidak boleh ikut terkubur.
Sebab, bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu mengenang sejarah perjuangannya, melainkan bangsa yang sanggup menerjemahkan pengorbanan masa lalu menjadi keberanian moral pada masa kini.
Kemerdekaan telah diperjuangkan oleh para pendahulu. Masa depan Indonesia berada di tangan kita.
Jangan sampai generasi yang telah mewarisi kemerdekaan justru gagal menjaga kehormatan bangsa.
Mari jadikan 10 November bukan hanya hari untuk mengenang pahlawan, melainkan momentum untuk bertanya kepada diri sendiri: sudahkah kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan sesama?
Sebab, pahlawan tidak pernah benar-benar pensiun. Mereka hadir dalam setiap generasi, selama masih ada manusia yang berani membela kebenaran, menjaga kejujuran, memperjuangkan keadilan, dan mengabdikan hidupnya untuk Indonesia.
Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026. Teruskan perjuangan. Hidupkan keberanian. Rawat persatuan. Tegakkan integritas.
Indonesia membutuhkan lebih banyak pahlawan dalam kehidupan nyata, bukan sekadar lebih banyak orang yang pandai menyebut nama pahlawan.
Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H.
(Anggota Komisi III DPR RI, Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.