RM.id Rakyat Merdeka - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, aparat penegak hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan siapa pun. Penegasan ini disampaikan Puan, saat menyinggung penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lain, yang menyeret empat Perwira Tinggi (Pati) aktif Polri sebagai tersangka.
“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI,” ujar Puan, saat membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan mengingatkan, kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun membungkam suara kritis masyarakat.
Baca juga : Enam Saksi Kasus Penyadapan Ajukan Pelindungan ke LPSK
Aparat penegak hukum, menurutnya, harus bekerja secara profesional dan independen dalam menangani setiap perkara.
“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” tegas perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI.
Puan memastikan, DPR akan mendukung upaya Kepolisian mengusut kasus penyadapan Presiden secara transparan dan profesional.
Baca juga : 10 Mantan Kapolri 3 Jam Di Hambalang
“Fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, dan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah,” ujarnya.
Selain penanganan kasus penyadapan Presiden, DPR juga akan mengawasi sejumlah persoalan lain, mulai dari penyelesaian administrasi kewilayahan, penanganan kasus perundungan anak, kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak, hingga percepatan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Isu lainnya mencakup tata kelola bantuan sosial, penanganan karhutla, reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, revitalisasi sekolah, tata kelola pasar modal, serta penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dan lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.
Baca juga : Presiden Percaya Polri Usut Tuntas Penyadapan
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.