RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Cek Endra, meminta Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperketat pengawasan terhadap lebih dari 400 perusahaan pemegang konsesi yang terlibat dalam pembenahan tata kelola air gambut.
Pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Cek Endra mendukung langkah KLH/BPLH yang mendorong perusahaan membenahi pengelolaan tata air gambut.
Namun, menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemberian arahan dan pemenuhan kewajiban administratif.
Pemerintah harus memastikan perusahaan menjaga kondisi hidrologis gambut, memelihara infrastruktur pengendalian kebakaran, serta melakukan pemantauan secara berkala.
Baca juga : Menko Polkam: 241 Orang dan 93 Korporasi Diproses Hukum Terkait Karhutla
"Kami mendukung langkah KLH dalam membenahi tata kelola gambut. Tetapi yang terpenting adalah memastikan perusahaan benar-benar menjalankan kewajibannya. Pengawasan harus berorientasi pada hasil nyata di lapangan, bukan sekadar laporan administratif," ujar Cek Endra.
Legislator dari daerah pemilihan Jambi itu menyoroti data KLH/BPLH yang mencatat pembangunan 34.989 unit sekat kanal di areal gambut seluas sekitar 4,15 juta hektare yang dikelola 314 perusahaan. Sementara itu, sekitar 17.394 unit sekat kanal tambahan masih dibutuhkan.
Menurut Cek Endra, data tersebut menunjukkan perlunya percepatan pemenuhan infrastruktur sekaligus evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan tata air gambut.
"Pembangunan sekat kanal harus dipastikan benar-benar berfungsi menjaga kondisi gambut agar tidak mudah terbakar. Jangan menunggu kebakaran terjadi baru dilakukan penanganan. Dampak karhutla bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi," tegasnya.
Cek Endra menekankan, perusahaan pemegang konsesi bertanggung jawab mencegah kerusakan lingkungan di wilayah kegiatan usahanya.
Baca juga : Menko Polkam: 15 Personel Gugur Dalam Tugas Penanggulangan Karhutla 2026
Karena itu, pengawasan perlu dilakukan berbasis risiko dengan memprioritaskan kawasan rawan kebakaran.
Pengawasan tersebut, lanjutnya, harus mencakup kondisi tata air gambut, kesiapan sarana pencegahan, serta pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan.
Hal ini penting karena dampak karhutla dapat meluas hingga mengganggu kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi masyarakat akibat kabut asap serta kebakaran berulang.
Ia juga mendorong KLH/BPLH menyampaikan perkembangan kepatuhan perusahaan secara berkala.
Informasi tersebut perlu mencakup hasil pemeriksaan lapangan, efektivitas infrastruktur pencegahan karhutla, serta tindak lanjut terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya.
Baca juga : 1.430 Hektar Masih Terbakar, 10 Pemadam Meninggal Dunia
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar pengawasan dapat dilakukan secara terukur dan publik mengetahui perkembangan pembenahan tata kelola gambut.
Cek Endra menambahkan, Komisi XII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dan efektivitas pencegahan karhutla.
Ia meminta KLH/BPLH mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terbukti, sekaligus memastikan kegiatan usaha berjalan seiring dengan tanggung jawab perlindungan lingkungan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.