RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR, Melchias Markus Mekeng, mendorong pemerintah dan DPR segera menyiapkan undang-undang (UU) tentang obligasi daerah. Dia menilai, regulasi itu bisa menjadi alternatif pembiayaan pembangunan, memperkuat kemandirian fiskal Pemerintah Daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penegasan itu disampaikan Mekeng saat menjadi pembicara utama dalam Diskusi Majelis bertajuk, "Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik" di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). Kegiatan itu merupakan kerja sama Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR, Fraksi Partai Golkar MPR, dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).
Hadir dalam acara tersebut Sekretaris FPG MPR, Ferdiansyah; Bendahara FPG MPR, Adde Rosi Khoerunnisa; serta para wartawan media massa nasional, baik cetak, elektronik, maupun online, anggota KWP sebagai peserta.
Dalam paparannya, Mekeng menjelaskan, sejak Reformasi 1998, Indonesia telah menerapkan desentralisasi yang memberi ruang bagi daerah untuk menjalankan otonomi. Namun, kewenangan itu perlu didukung oleh kemampuan pembiayaan yang memadai, agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
Mekeng menilai, Pemerintah Daerah (Pemda) tak cukup sekadar mengandalkan APBN dan PAD untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang terus berkembang. "Kalau kita hanya berharap pada APBN atau PAD di daerah masing-masing, apa yang kita harapkan untuk percepatan pembangunan, tidak akan terealisasi," imbuhnya.
Baca juga : Kuota Perempuan Legislatif Bukan Sekadar Formalitas
Politisi senior Partai Golkar itu menambahkan, obligasi daerah merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan kemandirian fiskal, yang memiliki landasan dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Meski telah lama dibicarakan dan sejumlah aturan teknis sudah diterbitkan, penerapannya belum berjalan.
"Padahal, hampir 20 negara di dunia telah memanfaatkan obligasi daerah atau municipal bond, untuk mendukung pembangunan," cetus wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) I itu.
Lebih lanjut, Mekeng mencontohkan Vietnam yang telah menerbitkan obligasi daerah hampir 1 miliar dolar AS, untuk membiayai pembangunan pengelolaan air dan sampah. Dia juga menyebut Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Finlandia, Inggris, Afrika Selatan, dan Senegal, sebagai negara yang telah memanfaatkan instrumen tersebut.
"Pengalaman negara-negara itu menunjukkan, obligasi daerah bisa menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk mengembangkan potensi wilayah," ucapnya.
Namun begitu, Mekeng menegaskan, penerbitan obligasi daerah harus didasarkan pada proyek yang mampu menghasilkan pendapatan. Dana yang diperoleh tak boleh digunakan untuk membiayai operasional rutin pemerintahan ataupun pembangunan infrastruktur yang tidak menghasilkan arus kas.
Baca juga : Demokrat Sulbar Gelar Seleksi Wawancara
"Rumah sakit dan pelabuhan, misalnya, itu bisa menjadi proyek yang dibiayai karena memiliki potensi pendapatan untuk membayar bunga dan pokok obligasi. Jadi, obligasi daerah harus disandarkan pada sebuah proyek yang bisa menghasilkan uang," terangnya.
Mekeng juga menjelaskan perbedaan obligasi daerah dengan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI. Menurut dia, pembayaran pinjaman melalui SMI menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai basis pembayaran.
Sementara obligasi daerah, lanjut Mekeng, mengandalkan pendapatan dari proyek yang dibiayai. Dengan demikian, daerah memiliki sumber pembayaran yang berkaitan langsung dengan produktivitas proyek tersebut.
"Untuk mempersiapkan pembentukan regulasi, Fraksi Partai Golkar MPR telah melakukan penjaringan aspirasi atau meaningful public participation di sembilan provinsi, sejak tahun lalu. Kegiatan itu melibatkan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, serta kalangan akademisi," ungkap dia.
Menurut Mekeng, seluruh masukan yang dihimpun telah dirampungkan sebagai bahan penyusunan naskah akademik yang akan diserahkan oleh Pimpinan MPR kepada Pimpinan DPR pada 18 November 2026.
Baca juga : Cegah Harga Bergejolak, Distribusi Kian Diperketat
"Saat ini, hanya 9 provinsi yang layak menerbitkan obligasi daerah dan 44 kabupaten/kota yang punya possibility untuk menerbitkan obligasi daerah. Sekarang yang penting apa? Ada satu daerah saja menerbitkan, pasti nanti daerah yang lain akan mengikuti," tuturnya.
Mekeng menambahkan, penerbitan obligasi daerah tak dapat dilakukan secara sembarangan. Pemda harus memperoleh persetujuan DPRD, menjalani pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, sebelum masuk ke pasar modal dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas terkait.
Selain itu, lanjut dia, penggunaan dana obligasi harus diawasi secara ketat dan dipastikan sesuai dengan tujuan proyek yang telah ditetapkan. Kewajiban pembayaran juga tetap berlaku meski terjadi pergantian kepala daerah.
"Berdasarkan data yang kami miliki, tingkat gagal bayar obligasi daerah di dunia hanya sekitar 0,1 persen. Mudah-mudahan undang-undang ini bisa didukung dan negara ini bisa cepat berkembang," pungkasnya. ONI/TIM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Rabu, 18 November 2026 dengan judul "Fraksi Golkar MPR Siapkan Naskah Akademik Mekeng Sebut Obligasi Daerah Kunci Percepatan Pembangunan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.