RM.id Rakyat Merdeka - Undang-Undang (UU) Perampasan Aset akhirnya disahkan DPR setelah pembahasan panjang selama 18 tahun. Dengan legislasi baru ini, koruptor dan bandar judi online (judol) kini tak hanya terancam meringkuk di penjara, tapi bisa dimiskinkan.
Sehari setelah rampung di tingkat panja, UU Perampasan Aset resmi disahkan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Sebelum RUU disahkan menjadi undang-undang, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan terkait perjalanan dan pembahasan RUU tersebut.
Kemudian, setelah laporan, Puan menanyakan kepada forum rapat paripurna dengan agenda tunggal pengesahan RUU Perampasan Aset.
Puan meminta persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.
“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab forum paripurna.
Perwakilan pemerintahan yang hadir dalam paripurna adalah Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej.
Usai paripurna, Puan menjelaskan, pengesahan UU Perampasan Aset merupakan hasil pembahasan panjang selama 18 tahun. Dia menegaskan, keputusan tersebut bukan diambil karena tekanan pihak tertentu.
Baca juga : Curhat Di DPR, Pigai 2 Tahun Tak Diajak Rapat Oleh Menko Yusril
“Hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan.
Lantas, apa isinya? Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, UU ini memungkinkan negara mengejar aset hasil berbagai tindak pidana. Aset yang berhasil dirampas nantinya dapat dikembalikan kepada korban maupun negara sesuai ketentuan.
“Jadi, misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online, itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Dasco.
Menurut Dasco, aturan ini bisa memperberat konsekuensi yang harus ditanggung pelaku kejahatan. Selain menghadapi hukuman penjara, mereka juga terancam kehilangan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Hal ini terutama diharapkan memberi efek jera kepada bandar judol yang telah menjerat banyak korban.
“Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online,” ujarnya.
Dasco menambahkan, negara tetap dapat mengejar aset meskipun pelaku melarikan diri. Harta yang berhasil dirampas nantinya dikelola oleh badan pengelola hasil perampasan aset untuk dikembalikan kepada negara maupun masyarakat sesuai ketentuan.
“Hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat. Kenapa kemudian tadi ada Badan Pengelolaan Hasil Perampasan Aset? Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita,” ungkapnya.
Sementara itu, Habiburokhman menjelaskan, UU baru ini mencakup sejumlah tindak pidana. Di antaranya korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, perdagangan orang, serta penyelundupan manusia dan senjata.
Beleid ini juga mengatur penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Ketentuan tersebut dapat menjangkau kejahatan yang berkaitan dengan judol sepanjang memenuhi unsur tindak pidana yang diatur.
Baca juga : KPK Ungkap 26 Camat Dipalak Bupati Rp 1,3 M
Politisi Gerindra ini mengatakan, salah satu tujuan pengaturan tersebut adalah memastikan hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada korban. “Jadi nantinya uang yang sudah dikumpulkan oleh pelaku, bisa dikembalikan ke korban penipuan, selain diserahkan ke negara,” bebernya.
Dia menerangkan, salah satu instrumen penting dalam UU ini adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Prosesnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, hingga pemeriksaan di pengadilan.
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” kata Habiburokhman.
Ketentuan yang memungkinkan negara merampas aset hasil kejahatan diatur, antara lain, dalam Pasal 5. Negara dapat merampas hasil tindak pidana, termasuk harta yang telah dialihkan atau diubah menjadi bentuk kekayaan lain.
Bahkan, jika aset hasil kejahatan yang telah dinyatakan dirampas tidak dapat dieksekusi, harta sah milik pelaku dapat disita sebagai pengganti. Nilainya harus wajar dan seimbang dengan aset yang seharusnya dirampas.
Sementara itu, Pasal 4 memasukkan penipuan dan/atau penggelapan berbasis teknologi informasi atau yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Ketentuan ini dapat menjangkau kejahatan yang berkaitan dengan judol apabila memenuhi unsur tindak pidana tersebut.
Beleid ini juga membuka mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana melalui Pasal 6. Mekanisme tersebut dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau tidak diketahui keberadaannya.
Namun, perampasan melalui mekanisme tersebut memiliki persyaratan. Salah satunya, nilai aset yang dimohonkan untuk dirampas paling sedikit Rp 1 miliar berdasarkan permintaan Jaksa Pengacara Negara kepada pengadilan. Perampasan aset tanpa putusan pidana juga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelakunya.
Meski demikian, pengesahan UU Perampasan Aset mendapat catatan dari Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman.
Baca juga : Lucius Karus: Transparansi Ijazah Bisa Pulihkan Kepercayaan
Dia menilai, aturan tersebut belum cukup kuat menjadi instrumen pemberantasan korupsi karena tidak mengatur mekanisme unexplained wealth, yakni penanganan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara wajar.
“Yang paling mendasar, yang menurut saya sangat mengecewakan adalah RUU ini tidak mengatur unexplained wealth,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Zaenur juga mengkritik Pasal 72 yang membatasi pemberlakuan mekanisme perampasan aset hanya untuk tindak pidana yang dilakukan setelah UU berlaku.
Artinya, aset hasil kejahatan yang dilakukan sebelum UU tersebut berlaku tidak dapat dijangkau melalui mekanisme dalam beleid baru.
“Artinya memang benar-benar terbukti bahwa DPR itu takut terhadap mekanisme perampasan harta yang tidak wajar,” kata Zaenur.
Menurut dia, pembatasan tersebut membuat daya jangkau UU Perampasan Aset belum maksimal. Padahal, perampasan aset seharusnya menjadi instrumen penting untuk memastikan pelaku kejahatan tidak dapat menikmati kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.