Sebelumnya
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga meminta Pemerintah Daerah bisa bergerak cepat dalam mencairkan insentif nakes. Saat ini, setidaknya ada 19 Pemprov yang dinilai lamban menyalurkan realisasi anggaran penanganan Covid-19 hingga insentif nakes. Padahal, dananya sudah tersedia.
"Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah menegur 19 pemerintah provinsi tersebut dan meminta gubernur agar segera berkoordinasi dengan Bappeda dan Badan Keuangan Daerah. Jangan sampai karena kendala teknis peraturan dan birokrasi, menyebabkan pencairan insentif Nakes tertunda," tegas Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini mengingatkan agar tidak ada satu pun pihak yang berani memotong insentif nakes. Karenanya, perlu pengawasan dari semua pihak agar tidak terjadi pemotongan insentif nakes.
"Menurut keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada laporan pemangkasan insentif nakes oleh pihak manajemen rumah sakit dengan besaran 50 hingga 70 persen. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika terbukti melakukan pemotongan tanpa dasar hukum, oknum tersebut harus mendapatkan ganjaran hukum yang setimpal," pesan Bamsoet. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.