RM.id Rakyat Merdeka - Partai Golkar tak pusing terhadap penolakan segelintir aktivis soal wacana pemberian gelar pahlawan untuk Presiden ke-2, Soeharto. Partai berlambang Beringin ini menilai, Soeharto tetap layak menjadi pahlawan, karena jasanya yang besar untuk Indonesia.
"Ada yang kontra terhadap gelar pahlawan untuk Pak Harto, itu hal biasa. Tetapi tidak bisa menghapus fakta jasa Pak Harto yang begitu besar untuk Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, Senin (26/5/2025).
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR ini menjelaskan, Indonesia sangat miskin sebelum dipimpin Soeharto. Bahkan, banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa makan.
"Generasi sekarang mungkin tidak bisa membayangkan betapa miskinnya Indonesia sebelum Pak Harto memimpin. Dari cerita orang tua kami, dan buku-buku sejarah, Indonesia waktu itu kekurangan pangan dalam pengertian yang sebenarnya. Yaitu, rakyat banyak yang tidak bisa makan,” katanya.
Baca juga : Pemerintah Diminta Tindak Ormas Berbau Premanisme
Saat Soeharto memimpin Indonesia, bangsa ini menunjukkan tren positif di sektor ekonomi. Tokoh yang digelari Bapak Pembangunan itu dapat mengubah keadaan tersebut dengan cepat. Bahkan, mampu membawa Indonesia menjadi negara yang disegani di kawasan Asia.
"Pak Harto mengubah itu semua dengan cepat. Bahkan, Indonesia berswasembada pangan,"pungkasnya.
Diketahui, wacana pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto menuai pro kontra. Sejumlah aktivis 1998 menolak rencana tersebut. “Selama kediktatoran Orde Baru berkuasa di Republik Indonesia, sudah banyak memakan korban," ucap aktivis '98 ISTN Jakarta, Jimmy Fajar Jimbong,
Menurutnya, banyak kasus kemanusiaan terkait para aktivis di rezim Soeharto belum ditemukan hingga saat ini. Mulai dari aktivis buruh Marsinah yang hilang dan ditemukan tewas, hingga seniman Widji Tukul yang belum ditemukan.
Baca juga : PSI Jateng Masing Bingung Antara Jokowi Atau Kaesang
Aktivis '98 lainnya, Mustar Bona Ventura, mengatakan, gelar pahlawan nasional untuk Soeharto tidak sesuai dengan semangat Reformasi 1998.
Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerangkan, keputusan soal usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto berada di Istana. "Kemensos hanya bertugas melakukan pengkajian dan mengusulkan. Keputusan tetap berada di tangan Dewan Gelar di Istana," kata Agus di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/5/2025).
Aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu mengatakan, saat ini proses pengajuan gelar pahlawan masih berjalan sesuaiprosedur yang berlaku di Kemensos.
Dijelaskan, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang ada di Kemensos bertugas melakukan kajian, penelitian, dan asesmen terhadap tokoh-tokoh yang diusulkan menerima gelar pahlawan.
Baca juga : KPK Geser 13 Kendaraan Mewah Ke Rupbasan Jaktim
"Di Kemensos sendiri ada tim adhoc yang disebut TP2GP, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat. Saya belum cek sejauh mana prosesnya. Tapi, biasanya di akhir Mei ini pengusulan dari daerah sudah masuk," katanya.
Dipaparkan, proses pengajuan gelar selalu dimulai dari level daerah yang diinisiasi gubernur atau pemerintah daerah setempat. Kemudian, disampaikan ke Kemensos untuk dilakukan penilaian lebih lanjut. "Setelah sidang di tim adhoc, hasilnya akan disampaikan ke Istana. Nanti Istana yang memutuskan siapa yang layak mendapatkan gelar pahlawan nasional," ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.