RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) Jerry Sambuaga menegaskan rapat pleno diperluas yang digelar pada 30 Juli 2026 dengan mengatasnamakan AMPI tidak memiliki dasar hukum organisasi.
Menurutnya, forum tersebut tidak diatur dalam mekanisme organisasi sehingga tidak memiliki legitimasi.
Jerry mengatakan AMPI merupakan organisasi kepemudaan yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan organisasi yang menjadi pedoman seluruh pengurus dalam menjalankan roda organisasi.
"Saya ingin tegaskan bahwa AMPI ini organisasi kepemudaan yang besar, tentunya punya aturan main yang tertulis dan mengikat semua pihak. Jadi tidak seenaknya buat forum yang dibuat sendiri, lalu klaim sepihak yang dipaksakan seolah-olah itu keputusan organisasi," ujar Jerry dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Baca juga : Jerry Sambuaga Pastikan Munas X AMPI Segera Digelar
Menurut Jerry, forum yang mengatasnamakan rapat pleno diperluas tersebut diselenggarakan tanpa dasar organisasi dan tanpa legitimasi dari DPP AMPI sebagai pemegang otoritas organisasi di tingkat pusat.
"Apa pun keputusan yang dihasilkan dari forum tersebut jelas tidak mengikat dan tidak memiliki dasar kekuatan hukum organisasi di AMPI," tegasnya.
Terkait keputusan forum tersebut yang menyebut pemberhentian Ketua Umum AMPI, Jerry menegaskan mekanisme tersebut tidak dikenal dalam aturan organisasi.
Ia menjelaskan, Peraturan Organisasi (PO) AMPI tentang disiplin dan sanksi telah mengatur secara jelas tahapan serta mekanisme yang harus ditempuh dalam setiap proses organisasi.
Baca juga : Eks Ketum GMNI: Revitalisasi Kepengurusan DPP AMPI Jadi Kebutuhan Organisasi
"Semua jelas dan tegas dalam PO di AMPI, di mana ada tahapannya, tidak seenaknya sendiri mengambil keputusan. Artinya, kalau mereka mengambil jalan pintas di luar aturan organisasi, itu namanya bukan penegakan disiplin organisasi, melainkan mereka melakukan pelanggaran terhadap organisasi itu sendiri," tuturnya.
Jerry juga menyatakan, pihak-pihak yang menggagas dan terlibat dalam forum tersebut bukan lagi bagian dari kepengurusan DPP AMPI.
"Mengatasnamakan organisasi dan mengklaim kewenangan pengurus, padahal status keorganisasiannya sendiri sudah tidak melekat, semakin menegaskan bahwa forum tersebut tidak memiliki legitimasi apa pun untuk berbicara atau mengambil keputusan atas nama AMPI," ujarnya.
Ia menegaskan, penyampaian sikap tersebut dilakukan untuk menjaga agar organisasi tetap berjalan sesuai konstitusi dan tidak dikendalikan oleh forum-forum yang berada di luar mekanisme organisasi.
Baca juga : AMPI-Majlis Belia Malaysia Perkuat Diplomasi Pemuda Hadapi Geopolitik ASEAN
"Kalau semua orang boleh bikin forum sendiri, mengklaim kewenangan sendiri, dan menyebutnya keputusan organisasi, maka apa gunanya lagi konstitusi dan aturan organisasi. Justru inilah esensi dari berorganisasi, dan saya rasa oknum-oknum yang mengatasnamakan gerakan ilegal itu harus belajar lagi berorganisasi dengan memegang konstitusi organisasi sebagai pedoman tertinggi," jelas Jerry.
Jerry juga mengimbau seluruh DPD AMPI tingkat provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia untuk tidak mengindahkan kegiatan yang tidak memiliki dasar organisasi.
Ia meminta seluruh jajaran tetap fokus menjalankan program kaderisasi dan konsolidasi sesuai arahan resmi DPP AMPI.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.