RM.id Rakyat Merdeka - Jawa Barat (Jabar) bukan sekadar provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Dengan lebih dari 50,7 juta jiwa (BPS, 2025) dan 35,9 juta pemilih tetap pada Pilkada 2024 (KPU Jabar, 2024), provinsi ini selalu menjadi sorotan setiap kali pesta demokrasi digelar. Dinamika politik di Jawa Barat hampir selalu bergema hingga tingkat nasional. Karena itu, tidak berlebihan jika Tanah Pasundan ini kerap disebut sebagai barometer demokrasi nasional.
Namun, di tengah besarnya bobot politik dan pengaruh elektoral tersebut, ada catatan yang patut diperhatikan. Partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2024 di Jawa Barat tingkat Pilpres mencapai 81,73 persen dan Pileg mencapai 81,37 persen. Sementara, Pilkada Jawa Barat 2024 hanya mencapai 65,97 persen (KPU Jabar, 2025). Artinya, lebih dari 12 juta warga tidak menggunakan hak suaranya. Angka ini memunculkan pertanyaan mendasar: masihkah Jawa Barat layak disebut barometer demokrasi bila denyut partisipasinya kian melemah?
Kekhawatiran ini menemukan relevansinya ketika ditautkan dengan teori demokrasi modern. Robert A. Dahl (1971) dalam Polyarchy: Participation and Opposition menegaskan, demokrasi modern hanya dapat berfungsi dengan baik jika dua syarat terpenuhi: kompetisi politik yang terbuka dan partisipasi luas warga negara. Rendahnya tingkat partisipasi Pilkada di Jawa Barat menjadi sinyal peringatan bahwa demokrasi tanpa keterlibatan masyarakat luas tentu akan kehilangan legitimasi.
Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi, khususnya generasi muda. Data ketenagakerjaan menunjukkan, Jawa Barat menghadapi tingkat pengangguran terbuka 6,74 poin tertinggi kedua setelah Papua dan Kepri (BPS, 2025). Bagi mereka, demokrasi kerap dipandang tidak memberikan dampak nyata pada kehidupan sehari-hari. Jika Pemilu dan Pilkada gagal menghadirkan jawaban atas persoalan lapangan kerja dan masa depan, sulit berharap partisipasi generasi ini akan meningkat.
Baca juga : Prabowo Buka Jutaan Pekerjaan Baru Lewat Program Strategis Nasional
Kelesuan partisipasi ini mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup dihidupkan lewat riuh Pemilu dan Pilkada. Demokrasi membutuhkan ruang-ruang perjumpaan, tempat masyarakat bisa membicarakan persoalan bersama, membangun kepercayaan, dan merumuskan gagasan kolektif. Di titik inilah, keberadaan ruang publik menjadi sangat penting.
Ruang Publik dan Demokrasi Deliberatif
Jürgen Habermas (1962) dalam The Structural Transformation of the Public Sphere menekankan pentingnya ruang publik sebagai wadah bagi warga untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan saling memengaruhi secara rasional. Jawa Barat sesungguhnya memiliki tradisi ruang publik yang kaya. Diskusi kampus di Bandung, forum pesantren di Cirebon, Tasikmalaya, hingga komunitas kreatif di Bogor dan Depok menjadi bagian penting dari denyut demokrasi di tingkat lokal.
Namun, era digital menghadirkan tantangan baru. Laporan APJII 2025 mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 229 juta orang dengan penetrasi mencapai 80,66 persen, dan Jawa merupakan pusat terbesar. Konsekuensinya, percakapan politik kini lebih banyak berlangsung di ruang maya. Sayangnya, ruang digital kerap dipenuhi polarisasi, hoaks, serta praktik politik identitas yang dangkal. Jika tidak dikelola dengan baik, ruang publik digital justru berpotensi melemahkan demokrasi deliberatif yang dicita-citakan Habermas.
Karena itu, tantangan utama bagi Jawa Barat adalah bagaimana menghidupkan ruang publik digital yang sehat. Hal ini selaras dengan pandangan dan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama aktor masyarakat sipil dapat mendorong literasi digital yang lebih luas, memperkuat jurnalisme lokal, dan membangun platform dialog yang inklusif. Di sinilah penguatan modal sosial masyarakat bisa menjadi kunci.
Modal Sosial sebagai Penopang
Baca juga : Tugas BPIP Bikin Pancasila Mudah Dicerna
Robert D. Putnam (1993) dalam Making Democracy Work mengingatkan, keberlangsungan demokrasi ditentukan oleh modal sosial: kepercayaan, norma gotong royong, dan jaringan komunitas. Jawa Barat memiliki kekayaan modal sosial yang khas, mulai dari tradisi musyawarah desa, kegiatan karang taruna, hingga peran ormas keagamaan dan budaya.
Potensi ini bisa diintegrasikan dengan praktik demokrasi modern, misalnya melalui forum musyawarah warga, citizens jury, atau konsultasi publik berbasis komunitas yang dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk memberi masukan langsung terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, demokrasi di Jawa Barat tidak berhenti pada proses elektoral, tetapi benar-benar hidup dalam keseharian warga.
Agar Jawa Barat benar-benar tampil sebagai barometer demokrasi nasional, sejumlah langkah strategis perlu ditempuh. Pertama, revitalisasi partisipasi pemilih melalui pendekatan berbasis data. Wilayah dengan tingkat ketidakhadiran ke TPS yang tinggi membutuhkan strategi berbeda, misalnya melalui pendidikan politik di sekolah, pesantren, dan berbagai komunitas. Kedua, penguatan literasi digital agar masyarakat mampu membedakan informasi sehat dari disinformasi. Ketiga, perluasan saluran partisipasi non-elektoral sehingga warga merasa terlibat tidak hanya lima tahun sekali. Keempat, representasi politik yang inklusif, memastikan suara desa, kelompok lintas generasi, dan kelompok marjinal tidak tenggelam oleh dominasi elite perkotaan.
Jawa Barat memang pantas disebut barometer demokrasi nasional dengan besarnya jumlah pemilih menjadikan provinsi ini penentu arah politik Indonesia. Namun, substansi demokrasi tidak bisa hanya diukur dari besarnya daftar pemilih tetap atau riuhnya kampanye. Demokrasi hanya akan benar-benar hidup jika partisipasi luas, deliberasi publik berjalan sehat, dan modal sosial masyarakat terhubung dengan kebijakan. Apabila langkah-langkah tersebut dijalankan secara konsisten, Jawa Barat akan membuktikan dirinya bukan sekadar panggung elektoral, melainkan barometer utama yang memompa kehidupan bagi demokrasi Indonesia.
Baca juga : BSKDN Kemendagri Dorong Jawa Barat Jadi Laboratorium Inovasi Nasional
Ahmad Nur Hidayat
Ketua KPU Provinsi Jawa Barat
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.