BSKDN Kemendagri Dorong Jawa Barat Jadi Laboratorium Inovasi Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan, khususnya pengendalian inflasi dan penguatan kebijakan berbasis bukti.

Hal itu disampaikan Yusharto saat audiensi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Jawa Barat, di Kantor BP2D Jabar.

Yusharto mengapresiasi capaian Jawa Barat yang konsisten menjaga posisi sebagai salah satu provinsi dengan inovasi terbaik di Indonesia. Menurutnya, prestasi itu bukan hanya kebanggaan daerah, tapi juga bisa menjadi teladan nasional.

Baca juga : INA dan Danantara Bisa Menjadi Katalis Investasi Asing

“Kami berharap Jawa Barat ini menjadi mitra kita untuk bisa saling mereplikasi inovasi yang ada dan menjadi lokomotif untuk mengajak provinsi lain meningkatkan inovasi di daerah masing-masing,” ujar Yusharto dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/9/2025).

Ia menambahkan, BSKDN terus memperluas kerja sama dengan daerah lewat pameran inovasi, seminar, hingga forum pembahasan hasil riset. Upaya itu bertujuan memperkuat interaksi para pemangku kepentingan dengan masyarakat agar inovasi benar-benar memberi manfaat nyata.

Lebih jauh, Yusharto menyoroti pentingnya inovasi daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu isu utama adalah inflasi akibat lonjakan harga komoditas pangan strategis, seperti cabai, bawang, dan tomat. Jawa Barat, dengan kantong produksi pangannya, dinilai punya potensi menjadi model pengelolaan inflasi berbasis produksi dan distribusi berkelanjutan.

Baca juga : Kemendagri Luncurkan Satu Data Nasional, Keamanan Jadi Fokus Utama

“Terutama soal inflasi, kami lagi mencari model seperti apa yang bisa mengatasi masalah ini karena sampai sekarang masih jadi tantangan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Yusharto juga menyinggung program review kebijakan yang dijalankan BSKDN bersama mitra internasional, termasuk Jepang dan Yayasan Nusantara Sejati. Program ini mendorong evaluasi pembangunan yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat penerima manfaat.

Selain itu, program SKALA hasil kerja sama dengan Pemerintah Australia turut dibahas. Program ini telah melatih analis kebijakan (anjak) di berbagai daerah agar mampu menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih profesional dan berkualitas.

Baca juga : Angkut 1,3 Juta Kendaraan Di 19 Lintasan, Jembatan Nusantara Urat Nadi Logistik Nasional

“Dengan wilayah luas dan jumlah penduduk besar, Jawa Barat bisa mengambil peran penting dalam memperkuat kapasitas analis kebijakan sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif,” ujar Yusharto.

Audiensi juga membahas penguatan Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ITKPD). Indeks ini akan menyatukan berbagai instrumen penilaian yang ada, sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan bisa diukur lebih komprehensif.

“Kami harap Jawa Barat dapat berperan aktif dalam perumusan kebijakan nasional sekaligus menjadi laboratorium inovasi bagi provinsi lain,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.