RM.id Rakyat Merdeka - Founder Lokataru Foundation Haris Azhar mengaku punya banyak data dugaan pelanggaran dan intervensi politik dalam proses Pilkada Serentak 2024 di Banten. Dia menyebut, dugaan pelanggaran dilakukan mulai dari level para kepala desa, aparat, hingga pejabat dari pusat.
“Aparatur-aparatur negara atau penegak hukum yang lain, hentikanlah. Kami punya cukup temuan-temuan berjenjang. Bukti berjenjang hingga saksi,” kata Haris, dalam konferensi pers, di Kota Serang, Jumat (22/11/2024).
Baca juga : Bawaslu Jakarta Usut Dugaan Pelanggaran RT/RW Di Cilincing
Dia menyebut, pejabat pusat tersebut rutin sekali ke Banten menjelang Pilkada ini. Haris memandang, ini berkorelasi dengan pencalonan keluarga pejabat tersebut di salah satu daerah di Banten.
“Banyak daerah lain yang bisa dikunjungi, kok rajin betul datang ke sini,” sindirnya.
Baca juga : Anies Tegaskan Dukung Pram-Doel Di Pilkada Jakarta
Dia melanjutkan, terdapat pula dugaan pelanggaran terkait penyelewengan instrumen hukum oleh aparat. Sejumlah kepala desa diduga dihubungi aparat penegak untuk mendukung calon tertentu.
Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, menambahkan, terdapat upaya intervensi hukum menekan salah satu pasangan calon gubernur. “Kami menduga ada orkestrasi kuat dari figur politik berpengaruh dengan sumber daya besar,” ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.