RM.id Rakyat Merdeka - Mengapa izin di Indonesia begitu sulit disederhanakan? Padahal, semua orang tahu masalahnya. Tetapi penyakit ini seperti rumput liar. Dipotong tumbuh lagi. Dipangkas muncul cabang baru.
“Dua minggu. Bukan dua tahun.” Itu perbandingan yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto saat berbicara dalam sebuah acara di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/26) lalu.
Presiden tampak geram. Apalagi ini persoalan yang sudah sangat lama. Klasik. Dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang lain, “penyakit” ini seperti tak bisa disembuhkan.
Bahkan para investor tahu ini sangat khas Indonesia.
Masalahnya selalu sama: terlalu banyak meja, terlalu banyak tanda tangan, terlalu banyak aturan yang saling bertabrakan.
Baca juga : Virus, Waspada Dan Trauma
Birokrasi kita sering kali seperti lorong hotel tua. Panjang. Berbelok-belok. Lampunya redup. Dan di setiap pintu ada orang yang memegang kunci berbeda.
Mengapa sulit dibenahi? Karena kerumitan sudah terlalu lama menjadi ekosistem. Yang “kecil-kecil” saja misalnya: istilah “uang kopi, uang semir, uang rokok, uang pelicin” dan sebagainya, sudah lama kita dengar.
Uang ini, dari puluhan ribu sampai tak terhingga. Pekan lalu, investor dari China mengeluhkan soal ini. Mereka menulis surat. Mereka menyoroti serangkaian hambatan yang mengganggu operasional bisnis mereka di Indonesia.
Dalam konteks inilah kita perlu mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo. Presiden meminta Menteri Sekretaris Negara untuk membentuk Satgas deregulasi.
Tugasnya jelas: menyederhanakan perizinan dan memangkas hambatan investasi. Presiden juga meminta para pakar segera dikumpulkan. Masalah ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Perlu segera diselesaikan.
Baca juga : Tragedi: Budaya Yang Hilang
Sebenarnya, Indonesia sudah mencoba beberapa cara. Ada sistem perizinan online terpadu. Satu pintu.
Sistem ini kemudian diperkuat melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja. Ada juga digitalisasi. Macam-macam. Tetapi, reformasi ini belum optimal. Sistemnya dibenahi, tapi mental birokrasinya tertinggal.
Karena itu pembentukan Satgas deregulasi perlu melahirkan gebrakan luar biasa. Harus bisa menyentuh semua lapisan birokrasi, sampai yang terbawah.
Cara pandang birokrasi perlu diubah. Ini wajib. Pejabat perizinan harus menjadi pintu pertama yang membuat investor tersenyum bahagia sambil bergumam “Indonesia sudah berubah”. Dan, mereka berbondong-bondong masuk. Indonesia bisa terbang lebih tinggi dan lebih cepat.
Itu harapan kita. Karena, potensi bangsa ini sangat memadai. Ibarat mobil, sumber daya dan tenaganya besar. Tetapi lajunya jangan sampai tertahan oknum pejabat yang sengaja memegang rem tangan. Atau, oleh birokrat yang berjejer di banyak pintu sambil memegang kunci dan stempel masing-masing.
Baca juga : Perang “Selesai”, Ujian Dimulai
Kita tunggu perubahan itu.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Minggu, 17 Mei 2026 dengan judul "Rem Tangan Birokrasi"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.