RM.id Rakyat Merdeka - Hari ini TNI berusia 81 tahun. Monas dipenuhi pasukan, kendaraan tempur, parade, dan alutsista. Di Teluk Jakarta, kapal-kapal perang juga menunjukkan kekuatan armada. Semua pantas dibanggakan. Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, Indonesia memang membutuhkan tentara yang kuat. Pertanyaannya justru karena itu: apakah kita sudah cukup membiarkan tentara sibuk menjadi tentara?
Ancaman pertahanan hari ini jauh lebih rumit daripada sekadar tank berhadapan dengan tank. Ada perang siber, drone, kecerdasan buatan, rudal presisi, serangan terhadap infrastruktur digital, disinformasi, konflik maritim, dan rivalitas kekuatan besar di Indo-Pasifik. Prajurit masa depan membutuhkan teknologi, latihan, intelijen, interoperabilitas, dan doktrin yang terus diperbarui. Tetapi pada saat bersamaan, seragam juga semakin sering terlihat dalam urusan pangan, produksi, pembangunan, bantuan sosial, sampai berbagai program pemerintah. Tentara kuat diperlukan negara. Tetapi negara kuat tidak harus membuat tentara mengurus semuanya.
Baca juga : APBN Jangan Autopilot
Memang ada keadaan ketika TNI harus turun langsung. Bencana membutuhkan kecepatan logistik militer. Daerah terpencil membutuhkan kemampuan mobilisasi. Ancaman terhadap kedaulatan jelas menjadi wilayah utama TNI. Operasi militer selain perang juga memiliki dasar hukum. Masalahnya bukan boleh atau tidak boleh membantu. Persoalannya adalah batas. Jika setiap kegagalan birokrasi sipil dijawab dengan memanggil tentara, yang perlu diperiksa bukan hanya luasnya tugas TNI, tetapi mengapa institusi sipil begitu mudah menyerahkan pekerjaannya.
Samuel P. Huntington dalam The Soldier and the State menawarkan gagasan objective civilian control. Militer yang profesional bukan militer yang lemah. Justru sebaliknya: negara memberi ruang luas kepada militer untuk membangun keahlian pertahanan, sambil menjaga otoritas politik tetap berada pada institusi sipil. Profesionalisme dan supremasi sipil karena itu bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya saling menguatkan. Tentara fokus menjadi sangat baik sebagai tentara; pemerintah sipil bertanggung jawab menjadi sangat baik sebagai pemerintah.
Baca juga : Ingatan Jangan Dipelintir
Titik butanya muncul ketika efisiensi jangka pendek mengalahkan pembangunan institusi jangka panjang. TNI memang disiplin, punya rantai komando, personel, dan kemampuan bergerak cepat. Karena itu, ketika kementerian lambat, pemerintah tergoda menggunakan institusi yang sudah siap. Tetapi kenyamanan itu punya harga. Birokrasi sipil tidak pernah belajar menjadi kuat jika pekerjaan sulit selalu diserahkan kepada seragam. Sebaliknya, militer berisiko kehilangan waktu, sumber daya, dan fokus yang seharusnya digunakan untuk mempersiapkan perang yang kita semua berharap tidak pernah terjadi.
Maka hadiah terbaik pada ulang tahun ke-81 TNI bukan semakin banyak pekerjaan, melainkan semakin kuat profesionalismenya. Modernisasi alutsista harus disertai modernisasi doktrin dan manusia. Pertahanan siber diperkuat. Kesejahteraan prajurit dijaga. Pengadaan dibuat transparan. Latihan tempur diperbanyak. Industri pertahanan dibangun. OMSP tetap dilakukan ketika memang diperlukan dan sesuai hukum, tetapi institusi sipil juga harus dipaksa tumbuh dewasa. Negara jangan menjadikan TNI sebagai jalan pintas setiap kali birokrasi menemukan jalan buntu.
Baca juga : Demo Bukan Penyakit
Seragam adalah kehormatan. Justru karena itu, jangan dibuat terlalu sibuk mengurus semua hal. Indonesia membutuhkan TNI yang dekat dengan rakyat, tetapi juga sangat siap menghadapi musuh. Tentara kuat bukan tentara yang mengerjakan semuanya. Tentara kuat adalah tentara yang sangat siap mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan siapa pun selain tentara.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.