Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Jalanan kembali menjadi ruang bicara. Buruh membawa soal perlindungan kerja. Mahasiswa membawa kegelisahan demokrasi. Masyarakat sipil membawa daftar panjang koreksi. Pemerintah dan DPR tentu lebih nyaman jika semua aspirasi disampaikan di ruang rapat yang dingin. Masalahnya, orang biasanya turun ke jalan justru ketika merasa suara dari ruang biasa tidak cukup terdengar.
Demonstrasi memang merepotkan. Jalan macet. Bus dialihkan. Polisi berjaga. Pedagang khawatir. Kantor pulang lebih cepat. Kalau rusuh, kerugiannya lebih besar lagi. Tetapi jangan salah diagnosis. Kemacetan adalah akibat demonstrasi, bukan alasan demonstrasi.
Negara yang hanya sibuk menghitung gangguan lalu lintas bisa kehilangan kemampuan membaca mengapa ribuan orang rela meninggalkan pekerjaan, kampus, bahkan penghasilannya untuk berdiri berjam-jam di bawah matahari.
Baca juga : Desa Jangan Dipakai
Buruh tidak turun ke jalan karena gemar membawa poster. Mereka berbicara tentang upah, kontrak kerja, PHK, outsourcing, perlindungan sosial, dan kepastian masa depan. Mahasiswa tidak berdemonstrasi karena kekurangan tugas kuliah. Masyarakat sipil juga tidak selalu memilih jalan karena membenci pemerintah.
Di balik protes ada kepentingan nyata yang kadang gagal menemukan pintu masuk ke gedung kekuasaan. Ketika pintu terlalu sempit, trotoar berubah menjadi mimbar.
John Dewey dalam The Public and Its Problems melihat demokrasi bukan semata seperangkat lembaga, melainkan cara masyarakat mengenali persoalan bersama dan membentuk publik yang mampu menyuarakannya. Demokrasi hidup ketika warga dapat berkomunikasi, berorganisasi, memperdebatkan akibat kebijakan, dan memengaruhi keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Pemilu penting, tetapi demokrasi tidak tidur selama lima tahun setelah surat suara dihitung.
Karena itu, kekuasaan perlu berhati-hati ketika memperlakukan demonstrasi sebagai persoalan ketertiban semata. Perusakan harus ditindak. Kekerasan tidak boleh dibenarkan. Polisi berkewajiban menjaga keselamatan demonstran sekaligus masyarakat. Tetapi kritik tidak boleh ikut ditangkap bersama perusuh. Jika semua protes dibaca sebagai ancaman, aparat akan sibuk mengamankan negara dari rakyatnya sendiri. Padahal negara demokratis seharusnya aman justru karena rakyat masih mau berbicara kepadanya.
Tugas pemerintah bukan membuat jalanan selalu sepi, melainkan membuat warga percaya bahwa ada banyak jalan lain untuk didengar. DPR harus membuka konsultasi yang sungguh-sungguh. Kementerian jangan sekadar mengundang serikat untuk memenuhi daftar hadir. Draf kebijakan harus mudah diakses. Argumen publik harus dijawab dengan argumen. Aspirasi yang ditolak perlu dijelaskan alasannya. Jika institusi formal responsif, demonstrasi tidak harus menjadi satu-satunya pengeras suara yang tersisa.
Demo bukan penyakit demokrasi. Kadang ia justru demam yang menunjukkan ada sesuatu yang perlu diperiksa. Negara yang sehat tidak memecahkan termometer karena tidak menyukai suhunya. Ia mencari penyebabnya. Demonstrasi memang bisa merepotkan kota. Tetapi negara yang matang lebih takut kepada rakyat yang berhenti percaya daripada rakyat yang masih mau berteriak. Sebab demokrasi mulai sakit bukan ketika rakyat turun ke jalan, tetapi ketika rakyat merasa percuma bersuara.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
