Satriwan Salim: Mendikdasmen Belum Melibatkan Publik

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menghapus sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB).

"Saya sampaikan secara tegas ke Menteri Pendidikan, Pak ini zonasi harus dihilangkan," kata Gibran dalam pidatonya di Pembukaan Tanwir I Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Menanggapi hal tersebut, Mu'ti mengatakan, saat ini pihaknya masih mengkaji sistem PPDB. "Saya masih menunggu masukan dari tim pengkajian yang kami bentuk," kata Prof Mu'ti, di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN), Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat (22/11/2024).

Baca juga : Fokus, Tingkatkan Kualitas SDM Dan Cegah Stunting

Sementara Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim menilai, PPDB jalur zonasi tujuan awalnya sangat baik. Yakni, menciptakan pemerataan kualitas dan akses sekolah, serta mendekatkan anak dari rumah ke sekolah.

"Sistem zonasi juga memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu," ujar guru SMA Labschool, Rawamangun, Jakarta Timur ini.

Sayangnya, kata Satriwan, setelah tujuh tahun berjalan, sistem PPDB jalur zonasi, masih berkutat pada masalah yang sama. "Mulai dari tidak meratanya sebaran sekolah negeri, hingga pelaksanaan PPDB di daerah, tak didasarkan pada analisis demografis siswa," ujarnya.

Baca juga : Presiden Prabowo Pulang Bawa Kabar Membahagiakan

Selain itu, Satriwan menyebut, PPDB jalur zonasi tidak didasarkan analisis geografis, dan adanya manipulasi Kartu Keluarga (KK),  demi masuk sekolah favorit. Bahkan, lanjutnya, ada pungli dan intervensi, agar diterima di sekolah tertentu. "Ditambah belum terciptanya pemerataan kualitas sekolah secara nasional, seperti tujuan semula zonasi," jelasnya.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amaliah mengaku, Komisi X sudah mendiskusikan wacana evaluasi sistem PPDB jalur zonasi. Namun, dia meminta Pemerintah mengkaji lebih dalam terlebih dahulu.

"Evaluasi dulu. Baru putuskan langkah berikutnya," ucap Ledia kepada Rakyat Merdeka, Minggu (24/11/2024).

Baca juga : Kemen Pariwisata Atur Strategi Hadapi Nataru

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Satriwan Salim.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.