Lalu Hadrian Irfani: Kami Akan Buka Ruang Dialog Dan Dengar Keluhan

 Sebelumnya 
Bagaimana Anda melihat adanya petisi yang meminta Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa dibatalkan?

Kami tentu menanggapi petisi penolakan TKA ini dengan serius. Komisi X DPR tentu membuka ruang dialog untuk mendengar keluhan publik tersebut, dan mengevaluasi substansi masalahnya.

Substansi yang Anda maksud seperti apa?

Ya seperti relevansi soal, beban biaya, serta dampak psikologisnya. Hal ini untuk mempertimbangkan apakah kami perlu mendorong Pemerintah agar kebijakan ini direvisi atau diganti dengan sistem seleksi yang lebih adil dan transparan.

Baca juga : Top, Usaha Kecil Bisa Tumbuh

TKA sudah berlangsung, tapi apakah petisi ini harus menjadi perhatian oleh Pemerintah?

Meskipun TKA telah berlangsung, petisi yang didukung lebih dari 240 ribu tanda tangan tersebut tetap harus menjadi perhatian serius Pemerintah. Sebab besarnya dukungan mencerminkan keresahan publik yang nyata, sehingga perlu direspons dengan evaluasi mendalam terhadap kebijakan ini untuk memperbaiki sistem seleksi yang lebih adil dan diterima masyarakat di masa mendatang.

Kalau Anda sendiri, bagaimana dengan sistem TKA ini?

Prinsipnya, kami mendukung pelaksanaan TKA sebagai instrumen untuk mengetahui capaian hasil belajar sekaligus memetakan mutu pendidikan. Dengan cara ini, bisa mendapatkan gambaran objektif mengenai kualitas pendidikan, apakah sudah merata atau masih terjadi ketimpangan. Namun demikian, saya memberikan sejumlah catatan penting agar kebijakan TKA tidak menimbulkan kebingungan.

Baca juga : Ace: Pemimpin Daerah Harus Tangguh, Visioner, Berintegritas

Apa saja catatan Anda?

Jika hasil TKA dijadikan syarat wajib untuk mengikuti SNBP, maka seharusnya pelaksanaan TKA juga diwajibkan bagi seluruh siswa agar ada keadilan dan kepastian. Tetapi di sisi lain, kita juga perlu memastikan bahwa TKA tidak menjadi satu-satunya alat ukur capaian akademik. TKA seharusnya dilihat sebagai salah satu komponen penilaian yang melengkapi asesmen lainnya.

Catatan lainnya?

Kemendikbudristek perlu berkoordinasi dengan Forum Rektor maupun panitia nasional SNBP, untuk menyamakan persepsi, dan memastikan sinkronisasi kebijakan antara pelaksanaan TKA dan seleksi masuk perguruan tinggi. Konsistensi kebijakan antar lembaga ini menjadi kunci agar sistem seleksi nasional berjalan transparan, adil, dan terukur. NNM

Baca juga : Yusril Tutup Aliran Duit Ilegal Lewat Jalur TPPU

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Rabu, 5 November 2025 dengan judul "Sudah Berlangsung Sejak 3 November, Tes Kemampuan Akademik (TKA) Siswa Ditanggapi Pro Dan Kontra Lalu Hadrian Irfani: Kami Akan Buka Ruang Dialog Dan Dengar Keluhan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.