Muhammad Isnur: Proses Pembuatannya Bermasalah & Menyimpang

RM.id  Rakyat Merdeka - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria menolak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA). Koalisi menilai proses pembuatan maupun substansinya menyimpan sejumlah persoalan.

Koalisi tersebut terdiri atas YLBHI, Perkumpulan HuMa Indonesia, JATAM, Trend Asia, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Solidaritas Perempuan, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), AGRA, dan Agrarian Resource Center (ARC).

Menurut pemantauan koalisi, naskah resmi UU PRA baru beredar pada 6 November 2026 atau 37 hari setelah undang-undang tersebut diundangkan pada 30 September 2026. Keterlambatan ini dinilai mempersempit kesempatan publik untuk mempelajari dan menguji proses pembentukannya.

Baca juga : Senayan Ingatkan Jaga Rupiah

Koalisi juga menyoroti penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 105/P Tahun 2026.

Selain persoalan proses pembentukan undang-undang, koalisi mempersoalkan penempatan aparat aktif sebagai Kepala BRAN. Menurut mereka, keputusan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan independensi dan benturan kepentingan kelembagaan.

Dalam pendampingan konflik agraria, koalisi mengaku menemukan keterlibatan aparat aktif dalam kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan tanahnya. Koalisi juga mengingatkan risiko meluasnya pengisian jabatan di BRAN oleh aparat aktif, termasuk pada tingkat deputi.

Baca juga : Normalisasi Sungai Di Aceh Dan Sumatera Dipercepat

Di sisi lain, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo tidak mempermasalahkan penolakan yang disampaikan berbagai kelompok masyarakat sipil. Menurutnya, proses pembahasan UU PRA telah melibatkan berbagai unsur masyarakat dan Pemerintah.

Ia juga mempersilakan pihak-pihak yang keberatan untuk menempuh jalur konstitusional melalui uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Lantas, apa alasan Koalisi Masyarakat Sipil menolak UU PRA? Bagaimana DPR menanggapi berbagai kritik tersebut? Berikut wawancara dengan Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur terkait polemik dan penolakan terhadap UU Pengaturan Reforma Agraria.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.