Dark/Light Mode

Aturan Syarat Nyapres Harus Berijazah SMA Digugat Ke MK

Titi Anggraini: Aturan Ini Kewenangan Pembentuk Undang-Undang

Senin, 16 November 2026 07:15 WIB
Titi Anggraini, Pengajar Hukum Pemilu UI. Foto: Istimewa
Titi Anggraini, Pengajar Hukum Pemilu UI. Foto: Istimewa

 Sebelumnya 
Apa pandangan Anda dengan adanya gugatan uji materiil Undang-Undang Pemilu agar ijazah pendidikan formal tidak menjadi syarat pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres)?

Terkait isu syarat pendidikan bagi capres dan cawapres, ketentuan tersebut merupakan open legal policy (kebijakan hukum terbuka) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Apa dasar hukumnya?

Baca juga : Ahmad Doli Kurnia: Syarat Pendidikan Harus Ada, Kalau Perlu Dinaikkan

Hal ini didasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menyatakan: “Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan batasan spesifik mengenai jenjang pendidikan minimum.

Artinya ini menjadi ranah pembuat undang-undang ya?

Dengan demikian, memang penentuan syarat pendidikan (saat ini diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu paling rendah tamat SMA/sederajat) berada dalam ranah kebijakan legislator, sepanjang tidak melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, keadilan, nondiskriminasi, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Baca juga : DPR Berharap Tol Yogya-Solo Bisa Mengurai Kemacetan

Apakah sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan formal saat capres atau cawapres?

Posisi ini konsisten dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, antara lain: Pertama, Putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025 (dan putusan terkait seperti No. 154/PUU-XXIII/2025), yang menolak permohonan untuk menaikkan syarat pendidikan minimum menjadi S-1. Mahkamah menegaskan bahwa pengaturan syarat pendidikan merupakan open legal policy dan tetap konstitusional sepanjang memenuhi parameter konstitusionalitas.

Selain itu?

Baca juga : Airlangga Yakin Perdagangan RI-Kanada Naik Dua Kali Lipat

Kedua, putusan-putusan MK sebelumnya yang menegaskan bahwa syarat-syarat pencalonan yang didelegasikan oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (termasuk usia, pendidikan, dan persyaratan personal lainnya) merupakan ranah pembentuk undang-undang. Kecuali jika nyata-nyata melampaui batas kewenangan atau menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Atas dasar itu, perubahan atau penyesuaian terhadap syarat pendidikan hanya dapat dilakukan melalui proses legislasi oleh DPR bersama Pemerintah. NMM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Senin, 16 November 2026 dengan judul "Aturan Syarat Nyapres Harus Berijazah SMA Digugat Ke MK Titi Anggraini: Aturan Ini Kewenangan Pembentuk Undang-Undang"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.