Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Pembentukan Lembaga Khusus Dana Cadangan Pesangon, Perlukah?
Bob Azam: Kami Mempertanyakan Urgensinya Untuk Apa
Selasa, 17 November 2026 07:15 WIB
Sebelumnya
Bagaimana pandangan dan respons Anda terhadap munculnya wacana pembentukan badan atau lembaga khusus Dana Cadangan Pesangon?
Hal yang perlu dicermati dalam rencana pembentukan lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) bukan hanya siapa yang akan ditunjuk sebagai pengelola, tetapi juga bagaimana mekanisme tersebut dirancang agar benar-benar memberikan kepastian tanpa menciptakan tumpang tindih kewajiban yang tidak proporsional bagi perusahaan.
Saat ini, perusahaan telah berkontribusi dalam berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sejumlah perusahaan juga telah memiliki program dana pensiun melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
Maksud Anda, keberadaan lembaga baru ini perlu diharmonisasikan?
Baca juga : Agus Supiyadi: Pengelolaan Dana Bisa Dilakukan Bersama-sama
Kehadiran DCP perlu diharmonisasikan dengan seluruh mekanisme yang telah berjalan, termasuk memperjelas perbedaan fungsi antara pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, dan dana pensiun. Pesangon memiliki karakteristik berbeda dari pensiun karena kebutuhan pembayarannya dapat timbul sewaktu-waktu ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.
Lantas, bagaimana sikap Anda terhadap wacana baru ini?
Dunia usaha juga mempertanyakan urgensi pembentukan lembaga baru apabila fungsi pengelolaan dan perlindungan pekerja masih dapat dioptimalkan melalui infrastruktur yang sudah tersedia. Penggunaan infrastruktur program yang sudah ada perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari evaluasi desain kebijakan sehingga perlindungan pekerja tidak selalu harus ditempuh melalui penambahan skema dan kelembagaan baru.
Menurut Anda, apakah lembaga baru ini akan memberikan dampak terhadap dunia usaha?
Baca juga : Para Ketum Parpol Sepakat Wapres dari Gerindra Saja
Apabila DCP nantinya mewajibkan perusahaan menyetorkan dana secara berkala kepada lembaga pengelola, dampaknya terhadap likuiditas, modal kerja, dan kemampuan investasi perusahaan perlu dikaji secara mendalam. Dampak tersebut juga tidak akan seragam antarsektor maupun antarperusahaan. Kepastian pembayaran hak pekerja harus dibangun melalui mekanisme yang berkelanjutan, termasuk tata kelola dana yang transparan, akuntabel, dan memiliki pengawasan yang memadai.
Berikutnya, apa harapan Anda?
Dengan masih terbukanya penyusunan peraturan pelaksanaan, Apindo mendorong agar Pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian dampak dan harmonisasi dengan sistem jaminan sosial yang sudah ada, serta melibatkan seluruh pihak yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk dunia usaha, dalam pembahasan desain kebijakan secara substantif.
Fokusnya harus pada efektivitas kebijakan dalam pelindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha, bukan sekadar pembentukan lembaga pengelola baru. REN
Baca juga : Prabowo Serukan Perbaikan Sistem Politik & Ekonomi
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Selasa, 17 November 2026 dengan judul "Pembentukan Lembaga Khusus Dana Cadangan Pesangon, Perlukah? Bob Azam: Kami Mempertanyakan Urgensinya Untuk Apa"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya