Dukung Ketahanan Pangan, Kementerian UMKM Mudahkan NIB Hingga Holdingisasi Kelompok Usaha

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) turut mengambil bagian dalam menjaga ketahanan pangan, dengan menyiapkan sejumlah langkah strategis bagi bagai UMKM di sektor pangan.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menegaskan komitmen kementeriannya dalam menguatkan UMKM di sektor pangan.

“Kami mengambil porsi baik dari sisi hulu hingga hilirnya. Seperti sistem pupuk bersubsidi langsung itu ada slot untuk UMKM,” ujar Helvi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2025 yang diinisiasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Medan, Sumut, Selasa (21/1/2025).

Dari sisi pembiayaan, perbankan membutuhkan legalitas agar petani bisa mendapatkan pinjaman. Untuk itu, Kementerian UMKM mendorong kelompok tani dengan memberikan kemudahan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berurusan dengan usaha ketahanan pangan.

“Ada ribuan Rice Milling Unit (RMU) diupayakan untuk dilakukan holdingisasi kelompok usaha, sehingga ada link unit yang resmi, menghasilkan langsung beras per kelas. Seperti beras premium dan lain-lain,” ujar Helvi

Baca juga : Kawal Program Swasembada Pangan, Kementan Stabilkan Harga Gabah Di Banyuasin

Tren proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan selama lima tahun terakhir masih cukup rendah sekitar 30 persen (2020-2024).

Begitu juga dengan KUR sektor perikanan mengalami tren yang rendah dan terus mengalami penurunan proporsi penyaluran dari 1,8 persen pada tahun 2020 menjadi 1,5 persen di tahun 2024.

“Namun, kita melihat tren positif di Sumut, di mana penyaluran KUR pada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan mengalami pertumbuhan yang baik, pada tahun 2024 penyalurannya telah mencapai 44 persen,” kata Helvi

Meskipun, penyaluran KUR sektor perikanan relatif kecil dan cenderung menurun di Sumut, pada tahun 2024 penyalurannya hanya 0,6 persen.

“Kami juga berkomitmen untuk terus memperkuat akses pembiayaan demi mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan sektor pangan,” ujar Helvi.

Baca juga : Lewat Program Pelatihan Dan Pengembangan Skill, BNI Berdayakan PMI Di Hong Kong

Tak hanya itu, dalam mengatasi harga panen yang kerap kali anjlok, Kementerian UMKM juga tengah mengupayakan program percontohan penggilingan cabe, agar hasilnya bisa diserap langsung Pemerintah dan menciptakan harga lebih terjaga.

Kementerian juga mengoptimalisasi PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) sebagai Center of Ecosystem Swasembada Pangan.

Saat ini, di Provinsi x Sumut terdapat 3 PLUT yang berlokasi di Medan, Dairi, dan Simalungun.

“PLUT sebagai pusat informasi dan pelatihan bagi UMKM. Baik pendampingan akses pembiayaan, legalitas usaha, maupun pendampingan pasar,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinato (Menko) Bidang Pangan Zuklifli Hasan menekan, kata kunci mencapai ketahanan pangan adalah kolaborasi bersama seluruh pihak.

Baca juga : Bahlil Dorong Hilirisasi Didanai Investor Lokal

“Kita harus punya visi dan misi yang sama. Kalau satu saja punya visi yang tidak sama, tak akan sampai (tujuannya),” ujar Zulhas.

Kegiatan rakor yang digelar di Medan, mengingat provinsi tersebut menjadi salah satu lumbung pangan.

“Bekerja cepat bekerja keras. Tahun ini diharapkan tak lagi impor beras atau impor jagung seperti tahun lalu. Saya bersama Presiden Prabowo sudah menunggu ini sejak 15 tahun, untuk mewujudkan swasembada pangan,” pungkas Zulhas.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.